Forum Kerukunan Umat Beragama Nganjuk Tolak Peopel Power dianggap Makar dan Melawan Hukum
srtv.co.id Nganjuk, Para tokoh masyarakat Kabupaten Nganjuk, hari Selasa (14/5) melakukan inisiatif untuk meredam isu people power yang telah terjadi di Jakarta. People power dinilai mereka sebagai tindakan makar yang provokatif dan melawan hukum.
Isu tersebut muncul dari salah satu pendukung pasangan Capres – Cawapres yang kalah dalam pemilu 2019. Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten Nganjuk ingin mencegah kejadian tersebut.
Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah dengan cara menyuarakan penolakan segala aktivitas yang berkaitan dengan people power dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.
H.Sholikin Ketua FKUB Nganjuk mengatakan, bahwa tindakan provokator untuk menunggangi agama sebagai senjata politik adalah hal yang sangat tidak terpuji.
“Perlu dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang kaya budaya. Masyarakatnya memiliki agama dan ras yang berbeda-beda. Namun jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai alat untuk politik yang tidak sehat,” ucapnya tegas tersebut di ucapkan langsung pak Sholikin.
Menurut Sholikin Kabupaten Nganjuk, masih tergolong aman dari tindakan provokator. “Agama adalah sebuah keyakinan dan memiliki pengaruh yang besar. Walaupun begitu, terlalu fanatik juga tidak diperbolehkan,” lanjutnya.
Ia berharap bahwa sistem pemerintahan Indonesia dapat semakin baik siapapun presidennya. Ditambahkan menanggapi isu people power dengan perspektif umum.
“Pesan saya, sebaiknya masyarakat Kabupaten Nganjuk jangan mudah terpengaruh oleh provokator. Serahkan hasil akhir pada aparat pemilu yang berwenang. Setelah itu, pemerintah wajib mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemilu itu sendiri,” jelasnya.
Tidak lupa, para tokoh ini mengimbau masyarakat untuk mendukung pemilu dengan cara positif tanpa membawa unsur agama yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Reporter : Asep Bahar
Editor : Bagus Jatikusumo
