JOMBANG, SRTV.CO.ID - Beragam persoalan yang dihadapi petani mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, di Bale Tani, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Minggu (26/7/2026).
Mulai dari sulitnya memperoleh pupuk subsidi, kebutuhan sumur dalam dan pompa air untuk menghadapi musim kemarau, hingga pembangunan jalan usaha tani menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.
Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 itu dihadiri ratusan warga, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga perangkat desa. Suasana dialog berlangsung interaktif karena warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi secara langsung kepada legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Salah satu aspirasi datang dari Supriyanto, petani asal Desa Tebel, Kecamatan Bareng. Ia mengaku petani masih kesulitan memperoleh pupuk subsidi meski sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sejak beberapa tahun lalu.
"Kami hanya ingin dipermudah mendapatkan pupuk subsidi. Pupuk itu kebutuhan utama bagi petani. Kami sudah masuk RDKK sejak 2019, tetapi kenyataannya masih sering kesulitan memperoleh pupuk subsidi," ujar Supriyanto.
Tak hanya itu, Supriyanto juga mengusulkan bantuan pompa air dan pembangunan sumur dalam untuk mengantisipasi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
"Kalau petani sejahtera dan persoalan harga hasil panen juga bisa dikendalikan pemerintah, tentu masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Apalagi kalau benar nanti terjadi kemarau panjang, bantuan sumur dalam dan pompa air sangat dibutuhkan petani," katanya.
Aspirasi serupa juga disampaikan Sugiono, petani asal Desa Ngrimbi. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur penunjang pertanian, khususnya jalan usaha tani (JUT).
Menurutnya, akses jalan menuju lahan pertanian di wilayahnya masih kurang memadai sehingga menyulitkan aktivitas petani saat mengangkut hasil panen maupun distribusi sarana produksi pertanian.
"Kami berharap ada pembangunan jalan usaha tani sekitar 150 meter. Selain itu saluran pengairan juga perlu diperhatikan agar aktivitas pertanian lebih lancar," ucap Sugiono.
Menanggapi keluhan soal pupuk subsidi, Wiwin Sumrambah mengakui persoalan tersebut masih menjadi keluhan petani di berbagai daerah. Menurutnya, distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran sehingga petani yang telah memenuhi persyaratan benar-benar dapat memperoleh haknya.
"Kami memahami pupuk subsidi merupakan kebutuhan utama petani. Aspirasi ini akan kami bawa dan kami komunikasikan dengan instansi terkait agar mekanisme distribusinya semakin baik dan petani tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk yang memang menjadi haknya," ujar anggota Komisi B DPRD Jawa Timur tersebut.
Menjawab permintaan bantuan sumur dalam, pompa air, hingga alat mesin pertanian, Wiwin menjelaskan bahwa berbagai bantuan dari pemerintah pada umumnya disalurkan melalui kelompok tani yang memiliki legalitas dan administrasi yang lengkap.
Karena itu, ia mendorong para petani untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani maupun koperasi tani agar peluang mendapatkan bantuan semakin besar.
"Silakan kelompok tani terus dilengkapi administrasinya. Nanti usulan bantuan sumur dalam, pompa air, traktor maupun alat pertanian lainnya akan kami perjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," jelasnya.
Sementara terkait usulan pembangunan jalan usaha tani dan infrastruktur pertanian lainnya, Wiwin menilai akses menuju lahan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas petani.
"Infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian kami. Jalan usaha tani, irigasi maupun sarana pendukung lainnya akan kami inventarisasi untuk kemudian diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kewenangan pemerintah," katanya.
Wiwin menegaskan, sektor pertanian merupakan salah satu fokus perjuangannya di DPRD Jawa Timur karena menjadi penopang utama ketahanan pangan. Menurutnya, kesejahteraan petani harus terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
"Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi bersama para petani sebagai ujung tombak produksi pangan. Karena itu, seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini kami tampung dan akan kami perjuangkan secara bertahap sesuai kewenangan yang ada," tegasnya.
Editor : SRTVRedaksi
