Sebagian warga mendukung adanya pengembangan pariwisata tersebut, namun tidak sedikit pula yang melayangkan protes keras.

Pasalnya, Situs Watu Lawang merupakan peninggalan leluhur yang sarat nilai sejarah dan kesakralan sehingga bentuk aslinya harus tetap dilestarikan tanpa diubah.

"Dari data yang saya miliki, kawasan ini adalah hutan lindung yang harus dijaga. Tidak boleh mengurangi tanaman maupun batu yang ada di dalamnya" tegas Heri Hendarto, Ahli Konstruksi dan Hukum, saat meninjau lokasi pengembangan. Rabu (16/9/2026)

Saat ini, pihak investor terus melakukan aktivitas fisik seperti penebangan sejumlah pohon, pemecahan batu, hingga pengerukan tebing hingga kecuramannya mencapai 90 derajat.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam dari para pegiat lingkungan hidup. Terlebih lagi, karakter tanah di wilayah Sawahan dikenal sangat labil dan rawan longsor, sehingga pengerukan ekstrem tersebut dinilai sangat berbahaya.

"Pada dasarnya semua pihak bisa dan boleh mengelola obyek wisata, tetapi sama sekali tidak boleh merusak atau mengganggu alam sekitarnya," ujar Heri Hendarto mengingatkan risiko kelestarian lingkungan.

Para pegiat lingkungan mendesak pihak investor untuk secara serius memperhitungkan risiko kelestarian alam dan potensi bencana yang dapat merugikan masyarakat sekitar di kemudian hari.

Legalitas pelaksanaan proyek ini pun dipertanyakan karena aktivitas pengrusakan lingkungan fisik sudah berjalan di kawasan bertatus hutan lindung.

"Sebelum melakukan kegiatan operasional maupun fisik di lapangan, seharusnya investor melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan terlebih dahulu," tambah Heri Hendarto

Meski aktivitas pengembangan berlangsung di sekitar lokasi, hingga saat ini Situs Religi Watu Lawang itu sendiri masih berdiri utuh seperti kondisi semula.

Namun, para tokoh masyarakat setempat menegaskan komitmen mereka untuk menjaga peninggalan bersejarah tersebut dari tangan-tangan yang ingin mengubahnya sebagaimana didukung oleh kajian hukum dari Heri Hendarto bahwa situs adat dan sejarah wajib dilindungi secara utuh.

"Tindakan membakar lahan, jerami, atau sampah di area sekitar jalur KA sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api." ujar Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari. Rabu (16/9/2026)

Terlebih lagi, mayoritas jalur KA di wilayah Daop 7 melintasi area persawahan dan perkebunan. Pada musim kemarau seperti saat ini, kombinasi antara material kering dan angin kencang membuat api sekecil apa pun sangat cepat menjalar

"Ini sangat beresiko karena api langsung menuju ruang manfaat jalur KA," ungkap Tohari.

Ancaman tersebut telah terbukti memicu gangguan nyata di lapangan. Beberapa insiden mencatat adanya kobaran api yang membakar ilalang dan lahan tebu di petak Stasiun Bagor-Saradan hingga Stasiun Kras-Ngadiluwih, yang dipicu oleh oknum tidak bertanggung jawab serta aktivitas warga setempat.

"Jika terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di dekat jalur KA, masinis yang melintas wajib mengambil tindakan preventif dengan mengurangi kecepatan kereta api, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa (BLB). Langkah darurat ini diambil untuk memastikan bahwa dampak kebakaran tidak membahayakan rangkaian KA, penumpang, maupun fasilitas operasi," kata Tohari menegaskan.

Kepulan asap tebal di dekat jalur rel tidak hanya mengganggu pandangan masinis, tetapi juga membawa risiko fatal jika kobaran api menyambar lokomotif, kereta penumpang, hingga kereta barang yang membawa muatan logistik sensitif.

"Keselamatan adalah urat nadi dari seluruh operasional KAI. Sesuai dengan prosedur, Masinis yang melihat potensi bahaya kebakaran akan segera melaporkan gangguan tersebut kepada Pusat Pengendali Perjalanan KA (Pusdal). Laporan ini kemudian diteruskan secara real-time kepada unit pengamanan, fasilitas jalan rel, serta KA-KA selanjutnya yang akan melewati petak jalan tersebut guna mengantisipasi risiko lebih lanjut," jelas Tohari.

Menanggapi ancaman ini, KAI Daop 7 Madiun terus mengintensifkan patroli rutin, membagikan sosialisasi kepada kelompok tani di sekitar jalur rel, serta menyiagakan alat pemadam api ringan (APAR) di pos-pos penjagaan.

"Kami tidak akan segan mengambil langkah hukum tegas mengacu pada UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api," pungkas Tohari.

"Edukasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus TPPO dan TPPM. Masyarakat perlu memahami prosedur keimigrasian yang benar dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan indikasi mencurigakan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto. Rabu (16/9/2026)

Edukasi keimigrasian ini disampaikan langsung oleh Petugas Pembina Desa (PIMPASA) dengan menyasar 30 peserta dari kelompok usia produktif, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga anggota PKK dan Karang Taruna Desa Bakung.

"Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kejahatan yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat ke luar negeri. Karena itu, Desa Bakung diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi keimigrasian di tingkat masyarakat," kata Aditya menambahkan.

Selain memberikan materi pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Blitar juga menggelar aksi bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada para peserta yang hadir untuk mempererat komunikasi dengan warga setempat.

"Kami berharap informasi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing sehingga jangkauan edukasi pencegahan TPPO dan TPPM semakin luas," jelas Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Blitar, Joni Rokyan.

Melalui keberlanjutan program Desa Binaan Imigrasi ini, masyarakat diharapkan mampu memahami prosedur resmi keimigrasian dan menjadi garda terdepan dalam memutus rantai kejahatan lintas negara.

Nganjuk, SRTV.CO.ID - Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mendorong para pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk membangun mental pengusaha yang tangguh, berani berkembang, serta mampu memanfaatkan berbagai peluang usaha. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku IRTP di Ruang Rapat Dr. Soetomo Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Rabu (16/9/2026).

Dalam arahannya, Bupati Marhaen mengajak para pelaku usaha untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, keberhasilan dalam menjalankan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga keberanian, optimisme, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar.

“Bapak Ibu dididik menjadi mental pengusaha. Mental pengusaha harus tangguh,” ujar Kang Marhaen sapaan akrabnya.

Ia menilai, pelaku usaha perlu memiliki pola pikir yang terbuka dalam melihat kesempatan. Keterbatasan modal, menurutnya, tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan untuk berhenti mengembangkan usaha.

Kang Marhaen memberikan gambaran bahwa dunia usaha memiliki banyak cara untuk berkembang, termasuk melalui kemampuan membangun jejaring, mencari peluang kerja sama, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

“Orang usaha tidak harus selalu punya modal sendiri. Banyak usaha yang bisa berjalan dengan memanfaatkan peluang dan jaringan yang ada,” jelasnya.

Selain keberanian mengambil peluang, Kang Marhaen juga menekankan pentingnya membangun pola pikir positif. Ia mengajak para pelaku usaha untuk membiasakan diri menggunakan pilihan kata dan cara berpikir yang optimistis ketika menghadapi persoalan.

Menurutnya, pola pikir tersebut penting karena akan memengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan usaha. Karena itu, pelaku UMKM diminta tidak takut mencoba dan terus mengasah kemampuan. “Pikiran di otak harus positif. Harus berani, optimistis,” pesannya.

Kang Marhaen juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pihak terkait. Ia berharap para peserta benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha.

“Terima kasih kepada para profesor dan dosen yang telah hadir dan memberikan ilmu kepada masyarakat Nganjuk,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kang Marhaen menyampaikan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan melalui kekuatan para pelaku usaha dan UMKM. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dari sisi pengelolaan usaha maupun kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kebanggaannya dapat hadir bersama para akademisi dan pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk. Ia menggambarkan Nganjuk sebagai Bumi Anjuk Ladang, tanah kemenangan, yang memiliki masyarakat dengan semangat dan daya juang tinggi.

“Ciri khas orang Nganjuk itu mentalnya mental juara, mental nomor satu, mentalnya sukses, mentalnya tangguh,” tutur Kang Marhaen.

Sementara itu, penyuluhan keamanan pangan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk diikuti sebanyak 55 pelaku usaha IRTP yang merupakan perwakilan dari sejumlah kecamatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai keamanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan komitmen perizinan produk pangan industri rumah tangga.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Nganjuk berharap para pelaku IRTP tidak hanya semakin memahami pentingnya keamanan dan kualitas pangan, tetapi juga memiliki mental usaha yang kuat untuk mengembangkan produk dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Nganjuk.

NGANJUK, SRTV.CO.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen mendampingi para pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) agar mampu menghasilkan produk yang aman, higienis, dan berdaya saing tinggi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penyuluhan Keamanan Pangan bagi 55 pelaku usaha IRTP perwakilan berbagai kecamatan yang digelar di Ruang Rapat Dr. Soetomo Dinkes Kabupaten Nganjuk, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Dinkes Nganjuk untuk membantu para pelaku usaha mikro memenuhi standar komitmen perizinan sekaligus menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dr. Tien Farida Yani, MMRS., menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan merupakan pondasi utama bagi pelaku usaha untuk menembus pasar yang lebih luas. Menurutnya, edukasi secara berkelanjutan menjadi kunci agar standar kesehatan dan sanitasi pangan terpenuhi dengan baik.

"Keamanan pangan bukan sekadar pemenuhan regulasi atau izin edar, melainkan bentuk tanggung jawab moral kita kepada konsumen. Melalui penyuluhan ini, Dinkes Nganjuk ingin memastikan seluruh produk IRTP dari Bumi Anjuk Ladang tidak hanya lezat dan kreatif, tetapi juga higienis, aman dikonsumsi, serta memiliki daya saing tinggi untuk menembus pasar yang lebih luas," ujar dr. Tien.

Pelaksanaan penyuluhan ini juga mendapat apresiasi langsung dari Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, yang hadir memberikan arahan. Kang Marhaen sapaan akrabnya mendorong para peserta untuk memadukan pemahaman keamanan pangan dengan mentalitas pengusaha yang tangguh, berani, dan pantang menyerah.

"Ciri khas orang Nganjuk itu mentalnya mental juara, mental nomor satu, mentalnya sukses, mentalnya tangguh. Bapak Ibu dididik menjadi mental pengusaha, tidak harus selalu punya modal sendiri, tetapi memanfaatkan peluang dan jaringan yang ada," tutur Kang Marhaen di hadapan para peserta dan narasumber dari kalangan akademisi.

Melalui sinergi antara edukasi keamanan pangan dari Dinkes Nganjuk dan dorongan motivasi dari Pemkab Nganjuk, para pelaku UMKM diharapkan mampu melahirkan produk-produk pangan lokal berkualitas tinggi yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.

"Untuk jarak titik api dari pemukiman warga saat ini sekitar 15 kilo meter. Saat ini kami masih melakukan inventarisir personel," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setyo Wicaksono. Rabu (16/9/2026) malam.

Proses pemadaman di lapangan menghadapi tantangan berat akibat medan yang sangat ekstrem. Personel gabungan terpaksa harus berjalan kaki menyusuri hutan karena jalur menuju lokasi tidak dapat diakses oleh kendaraan operasional.

"Untuk saat ini kita masih memantau, untuk pemadaman personel harus berjalan kaki, karena Medan ditengah hutan tidak bisa dilalui kendaraan," jelas Wicak.

Upaya memadamkan api pun dilakukan secara manual menggunakan ranting pohon. Kondisi geografis yang curam menyulitkan petugas untuk membawa peralatan pemadaman berskala besar ke puncak gunung.

"Masyarakat dilarang keras melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar karena berpotensi besar memicu Karhutla yang meluas dan merugikan lingkungan," tegas Wicak.

Selain itu, BPBD juga telah berkoordinasi dengan seluruh kepala perangkat daerah hingga jajaran camat untuk memperketat pengawasan dan patroli di wilayah rawan Karhutla.

"Kami meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pengawasan, patroli, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla ini," tambah Wicak.

Di samping kesiapsiagaan petugas, partisipasi aktif masyarakat serta relawan desa menjadi kunci penting dalam melakukan pemantauan dan deteksi dini guna mencegah kebakaran semakin membesar.

"Peran aktif masyarakat dan relawan sangat kami butuhkan untuk pemantauan. Jika menemukan potensi atau kejadian Karhutla, segera laporkan ke camat atau BPBD Nganjuk agar dapat segera ditangani secara cepat dan terpadu," tutup Wicak.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan anak usia dini di Nganjuk untuk meninjau kembali arah kebijakan dan program yang telah berjalan.

"RAKERDA HIMPAUDI kali ini digunakan sebagai sarana evaluasi menyeluruh," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Puguh Harnoto.

Dalam evaluasi tersebut, berbagai program yang selama ini dilaksanakan ditinjau kembali secara cermat untuk memastikan manfaatnya tetap relevan dengan kebutuhan anak usia dini dalam  perkembangan pendidikan saat ini.

"Kalau programnya sudah baik, ya tetap dipertahankan dan dijadikan menjadi lebih baik lagi, tapi kalau memang sekiranya sudah tidak perlu, yang dihapus diganti dengan program yang lebih pas dan relevan," tegas Puguh.

Selain pembahasan program, kegiatan ini juga menyoroti kinerja para guru atau bunda PAUD di seluruh Kabupaten Nganjuk, sekaligus membahas terkait insentif yang diterima oleh para tenaga pengajar pendidikan non formal tersebut.

"Untuk insentif dari Pemda, masih tetap cooling down dulu tahun ini. Kita masih menunggu kebijakan dan regulasi yang lebih jelas," jelasnya.

Meski demikian, semangat para anggota HIMPAUDI tetap tinggi. Harapan besar tersemat agar ke depan dukungan bagi para pendidik PAUD semakin membaik, sejalan dengan semangat Nganjuk Melesat.

Potensi ini terus dioptimalkan melalui pengelolaan yang terarah dari perairan umum hingga kolam pembudidaya.

"Dinas KPP berfokus pada tiga program utama, yaitu pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan," ujar Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) Kabupaten Nganjuk, Suwelo Supriyono, Rabu (16/9/2026).

Langkah konkret pada sektor perikanan tangkap dibuktikan dengan penebaran benih ikan tawes lokal di perairan umum Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Ngetos.

Selain itu, nelayan darat juga mendapat bantuan sarana pengawasan berupa jaring waring, senter sorot, dan jaring trammel net.

"Pelepasan benih dan penyaluran alat pengawasan ini bertujuan menjaga populasi ikan agar dapat dimanfaatkan nelayan darat secara berkelanjutan dan bertahap," kata Suwelo Supriyono.

Di sisi lain, kawasan Nganjuk bagian timur seperti Tanjunganom, Baron, Prambon, Lengkong, dan Kertosono menjadi sentra budidaya berkat kelimpahan air dari Sungai Brantas.

Namun, para pembudidaya diimbau untuk lebih cermat mengelola mutu air serta pakan di tengah tantangan fluktuasi suhu kemarau yang melebihi 5 derajat Celsius.

"Menghadapi tingginya biaya pakan pabrikan yang mencapai 70 persen operasional, kami mengimbau pembudidaya melakukan pembibisan pakan dengan probiotik demi memaksimalkan penyerapan protein, memanfaatkan pakan alami seperti Azolla, hingga mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah," jelas Suwelo Supriyono.

Untuk memperkuat kapasitas kelompok, Dinas KPP menyalurkan bantuan stimulan sarana budidaya lele di Desa Jatikalen dan Desa Sanggrahan.

Sinergi bersama Bappeda melalui program Petik Oin Bermartabat juga diwujudkan lewat pengadaan kolam terpal bulat di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret.

"Bantuan stimulan dan kolam terpal bulat ini disalurkan untuk memperkuat kapasitas kelompok. Bagi masyarakat umum atau generasi muda yang tertarik melirik sektor ini, pintu UPTD Perikanan Budidaya Warujayeng terbuka luas untuk belajar langsung," tambah Suwelo Supriyono.

Sebagai penutup rangkaian program tahun ini, Dinas KPP menyiapkan agenda kontes ikan lele dan gurami terberat (abot-abotan) pada Oktober–November mendatang untuk memotivasi 134 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) se-Kabupaten Nganjuk.

"Melalui ajang kontes dan pembinaan berkelanjutan, kami mengajak seluruh pelaku perikanan konsisten menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) demi menjamin pasokan pangan yang bergizi, aman, dan berkualitas bagi masyarakat," pungkas Suwelo Supriyono.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.

"Sesuai arahan Presiden dan Menteri Koperasi, seluruh program penyaluran barang bersubsidi nantinya akan dialokasikan melalui jaringan KDKMP. Kehadiran KDKMP merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai perisai pertahanan negara," ujar Direktur Marketing dan Keuangan PT Agrinas Pangan Nusantara, Paulo Simoes.

Pelatihan yang diikuti 100 peserta ini turut dihadiri oleh Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso, jajaran Forkopimcam, jajaran Danramil Kodim 0808/Blitar, perwakilan Lurah/Kepala Desa, pengurus Koperasi Merah Putih, serta petugas SPPI KMP se-Kota dan Kabupaten Blitar.

"Kegiatan TOT ini sangat krusial untuk memberikan pembekalan serta meningkatkan pemahaman para pengelola KDKMP," tegas Kasdim 0808/Blitar Mayor Inf Imam Suyoso.

Paulo menegaskan bahwa pembentukan KDKMP merupakan amanat konstitusi Pasal 33 UDS 1945 untuk memangkas rantai pasok distribusi yang selama ini terlalu panjang dan merugikan masyarakat.

"Melalui pola distribusi baru yang memotong jalur birokrasidari produsen langsung ke KDKMP lalu ke masyarakat harga barang dapat ditekan menjadi jauh lebih terjangkau, sementara hasil panen petani dipastikan mendapat harga jual yang layak dan adil," jelas Paulo Simoes.

Ia menambahkan bahwa negara bertindak sebagai inisiator yang menyediakan sarana infrastruktur gerai, sistem digitalisasi transparan, hingga membuka akses pinjaman dan menjadi offtaker produk UMKM lokal, sementara operasional sepenuhnya diserahkan pada partisipasi warga melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Pembekalan ini diharapkan dapat memacu percepatan operasional dan pengembangan KDKMP di seluruh wilayah Blitar Raya sehingga program strategis nasional ini berjalan secara optimal di lapangan," pungkas Mayor Inf Imam Suyoso.

Langkah tegas ini diambil setelah warga mengeluhkan maraknya aktivitas ilegal yang meresahkan dan disinyalir mendatangkan penjudi dari berbagai wilayah.

"Atas perintah Kapolres Jombang langsung kita lakukan penggerebekan," tegas Kapolsek Jombang AKP Edy Widoyono saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2026).

Operasi yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dirancang untuk memberantas penyakit masyarakat di kawasan perbatasan.

Kendati akses utamanya melewati wilayah Jombang, lokasi tersembunyi tersebut sejatinya berada di batas wilayah administrasi Kecamatan Perak.

"Karena saat kami datang, praktik judi sabung ayam tersebut tidak ada. Kami hanya menemukan arena judi sabung ayam tersebut. Sehingga lokasi itu kita musnahkan dengan cara dibakar," ungkap Edy.

Meskipun para pelaku sudah melarikan diri sebelum petugas tiba di tempat kejadian perkara, penertiban tetap berjalan maksimal.

Seluruh sarana pendukung seperti sangkar ayam, gubuk bambu, terpal, hingga kursi-kursi di area lokasi langsung dikumpulkan oleh petugas gabungan untuk segera dimusnahkan.

"Pemusnahan ini dilakukan supaya praktik judi tersebut tidak kembali lagi di lokasi yang sama," tambah Edy.

Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi di tepi hutan saat seluruh fasilitas perjudian itu dibakar hingga rata dengan tanah.

Langkah pembumihangusan ini diambil sebagai bentuk komitmen kepolisian agar tempat tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan serupa.

"Segera lapor jika melihat indikasi perjudian, pasti akan kami tindaklanjuti," pungkasnya