MADIUN, SRTV.CO.ID - Sejumlah posisi strategis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun resmi mengalami pergeseran.
Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, melantik dan merotasi setidaknya enam pejabat Eselon II B untuk menempati jabatan baru dalam rangka penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja pemerintahan.
"Sebenarnya pemenuhan kebutuhan terus kemudian banyak yang sudah sangat lama, sehingga ini perlu refresh. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru. Teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa setel, dimulai per hari besok," ujar F Bagus Panuntun usai acara pengambilan sumpah jabatan di gedung GCIO, Jumat (18/9/2026) malam.
Adapun keenam pejabat yang menduduki posisi baru tersebut meliputi Heri Suwartono sebagai Kepala DPMPTSP, Sudandi sebagai Kepala Bapperida, Lismawati sebagai Staf Ahli Bidang SDM dan Kesra, Agus Mursidi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Noor Aflah sebagai Kepala Disbudparpora, serta Sumarno sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
"Karena kemarin itu baru diinformasikan. Baru turun dari Kemendagri karena prosesnya sangat panjang. Ini sudah enam bulan proses berjalan. Jadi, memang aturannya begitu, ya kita mengikuti dan supaya lebih cepat sekalian," jelasnya mengenai alasan pelaksanaan pelantikan pada malam hari.
Sementara itu, untuk beberapa OPD yang masih mengalami kekosongan pimpinan definitif seperti Dinas Pendidikan dan Diskominfo, Pemkot Madiun akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) dalam waktu dekat.
"Nanti menunggu. Insya Allah Senin sudah ada," kata Bagus.
Bagus menegaskan bahwa seluruh pejabat baru harus sigap menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang berfokus pada pelayanan dari tingkat bawah.
"Sekarang polanya kan semua kita baru, basic dari bawah. Dari lurah, dari RT. Nah, sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada," tuturnya.
Mengenai empat jabatan JPTP definitif lainnya, Bagus menyebutkan bahwa hasil seleksi telah dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur serta melewati proses pertimbangan di BKN sebelum diteruskan ke Kemendagri.
"Yang empat kemarin sudah kita kirim ke Bu Gubernur untuk dapat persetujuan, terus BKN sudah, terus nanti dikirim ke Kemendagri. Nanti ada proses bolak-balik lagi yang mungkin butuh waktu," ucapnya.
Meskipun sejumlah OPD masih dipimpin oleh Plt, koordinasi antar instansi dipastikan tetap berjalan solid demi menjaga pelaksanaan program agar tetap berada pada koridor rencana yang ditetapkan.
"Saya selalu koordinasi dengan seluruh dinas walaupun itu Plt. Saya terjun langsung, semua juga saya lihat. Yang terpenting rel kita masih sesuai dengan rencana," tandasnya.
Editor : SRTVRedaksi