Buntut Penelantaran Jemaah Umrah Jombang, Menteri Haji Sidak Kantor Travel Anissa Ahmada yang Digembok

Reporter : Taufiqur Rachman
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memberikan keterangan di kediamannya, Ponpes Al-Farros, Tebuireng, Diwek, Jombang, (Saha/SRTV)

JOMBANG, SRTV.CO.ID - Polemik penelantaran ratusan calon jemaah umrah asal Kabupaten Jombang oleh PT Anissa Ahmada Travelindo mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), turun langsung meninjau kondisi di lapangan dan menyambangi kantor travel tersebut yang ternyata sudah dalam kondisi kosong.

"Saya tadi siang jam 2, setengah 3 mampir ke kantor Anissa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Hanya ada tulisan kantor tidak aktif untuk sementara waktu," ungkap Gus Irfan saat memberikan keterangan media di kediamannya, Pondok Pesantren Al-Farros, Tebuireng, Jombang, Kamis (17/9/2026) sore.

Persoalan travel ini dinilai sangat krusial karena ketidakprofesionalan dalam mengelola jadwal keberangkatan hingga kepulangan jemaah di Tanah Suci. Banyak jemaah yang terlantar hingga terpaksa pulang menggunakan dana pribadi.

"Semalam sebagian 53 orang berangkat pulang, itu pun pakai uang sendiri. Kemudian tadi pagi ada lagi 29 berangkat pulang, itu juga pakai tiket sendiri," kata Gus Irfan menjelaskan kondisi jemaah yang sempat tertahan di Arabia Saudi.

Dari data awal yang diterima Kementerian Haji dan Umrah, travel ini mengelola sekitar 4.000 calon jemaah dari berbagai wilayah Indonesia. Dengan estimasi biaya Rp 30 juta per jemaah, total dana masyarakat yang dipertanggungjawabkan sangat fantastis.

"Kalau kita asumsikan semua rata-rata membayar Rp 30 juta, itu artinya Rp120 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh travel ini," paparnya.

Kementerian Haji kini membekukan akses pendaftaran travel tersebut di sistem Sisko Patuh serta menggandeng aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan skema Ponzi.

Selain itu, pihak pengurus KBIHU yang menaungi keberangkatan jemaah turut mendapat peringatan keras dari pemerintah.

"Saya tidak berani mengatakan (terlibat), tapi kemarin jujur pengelola KBIHU Muslimat saya tegur. Insya Allah tidak akan terlibat, tapi itu kelalaian. Mudah-mudahan tidak akan terlibat dan semua kemungkinan-kemungkinan kita pelajari," ujar cucu pendiri NU Tebuireng tersebut.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, kementerian sedang merancang skema pembayaran baru untuk melindungi dana calon jemaah agar kasus serupa tidak terulang kembali.

"Kita sedang berpikir bagaimana calon jemaah umrah itu membayarnya ke rekening tertentu yang kita bisa awasi. Artinya kalau tidak berangkat kita bisa kembalikan," terangnya.

Gus Irfan pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak tergiur penawaran umrah murah maupun janji keberangkatan haji secara instan.

"Ada travel yang memang tidak siap untuk memberangkatkan, tapi mereka nekat mengumpulkan dana dari masyarakat dan praktiknya ternyata tidak bisa. Jangan sampai terperdaya oleh haji yang cepat berangkat, umrah yang murah. Hati-hati milih travelnya, dan jangan sampai murah tapi tidak berangkat," imbau Gus Irfan memungkas keterangannya

Editor : SRTVRedaksi

Hukum
Berita Terpopuler
Berita Terbaru