JOMBANG, SRTV.CO.ID - Aksi bertahan dengan tenda di depan Kantor Pemkab Jombang oleh Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) akhirnya membuahkan hasil.
Setelah tiga hari mendirikan tenda dan mengancam bermalam hingga sebulan, massa aksi ditemui langsung oleh Bupati Jombang Warsubi pada Sabtu (19/9/2026) malam guna membuka ruang dialog secara langsung bersama sejumlah pejabat terkait.
"Terus terang saya tidak tega jika melihat masyarakat harus bermalam di depan kantor pemerintah hanya untuk menyampaikan keresahan," ucap Warsubi seusai menemui aksi tenda tersebut saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).
Meskipun telah menemui massa dan mendengarkan poin-poin aspirasi yang disampaikan, Bupati Warsubi tidak serta-merta langsung mengambil keputusan akhir malam itu.
Pihaknya menegaskan bahwa deretan aduan yang dibawa massa aksi masih perlu diperiksa serta diverifikasi terlebih dahulu oleh jajaran pemerintah daerah.
"Tidak semua bisa saya jawab malam itu. Ada yang harus kami cek dulu. Tetapi saya ingin mereka tahu, pemerintah tidak menutup telinga," jelasnya.
Aksi nekad bermalam ini diusung FRMJ guna mengawal empat tuntutan utama, di antaranya permasalahan izin serta akses jalan PT Jian You di Mojoagung, penataan PKL Alun-alun Jombang yang masuk zona merah, kejelasan masalah internal KPRI, hingga pelibatan pekerja seni lokal dan PKL pada gelaran Jombang Fest 2026.
Koordinator aksi menegaskan bahwa massa siap bertahan secara swadaya jika tuntutan tak kunjung dipenuhi.
"Kita bertahan sampai terselesaikan empat tuntutan. Kalau belum terselesaikan, satu bulan kita siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab," ucap Koordinator FRMJ, Joko Fattah Rochim.
Isu PKL menjadi salah satu poin yang disorot tajam oleh FRMJ. Pihaknya membandingkan pembiaran pedagang di kawasan zona merah alun-alun dengan beban operasional yang harus ditanggung para pedagang di Sentra Wisata Kuliner, seperti pembayaran retribusi hingga biaya listrik mandiri.
"PKL masih banyak berkeliaran. Kita dari Sentra Wisata Kuliner dibebani juga membayar retribusi, listrik mandiri, tapi terjadi pembiaran di sekitar alun-alun," paparnya.
Mengenai keberadaan PT Jian You di Gambiran, Mojoagung, FRMJ mendesak pemkab membenahi persoalan kejelasan status jalan atau bahkan menghentikan aktivitas perusahaan jika perizinannya bermasalah.
Selain itu, mereka juga meminta agar persoalan internal KPRI diselesaikan lewat jalur hukum ke kepolisian tanpa membebankan pemerintah daerah.
"Yang kita tuntut adalah urusan dengan PT Jian You yang harus ditutup karena akses jalan tidak ada," imbuhnya.
Guna mencukupi kebutuhan harian selama bermalam, massa mengandalkan dapur umum dan pasokan konsumsi swadaya dari rekan-rekan mereka. Sebanyak 11 tenda disiagakan di lokasi sebagai tempat menginap anggota aksi.
"Konsumsi ini dari teman-teman sendiri. Ada yang mengirim uang, mengirim mi, malam ini mengirim Aqua, ada yang mengirim gula dan kopi. Kita juga ada kompor-kompor," katanya.
Bupati Warsubi berharap ikhtiar duduk bersama ini menjadi langkah awal penyelesaian seluruh dinamika yang ada di Jombang. Ia memastikan bahwa evaluasi serta penanganan di lapangan akan terus dilakukan demi menjaga kondusivitas wilayah.
"Kalau memang ada yang perlu dibenahi, kita benahi, kalau ada yang perlu diperiksa, kita periksa. Kita cari jalan keluarnya bersama dan yang penting Jombang bisa guyup rukun," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
