JOMBANG, SRTV.CO.ID - Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang menanggapi beredarnya informasi yang menyebut PT Anisa Ahmada Travelindo, bagian dari ITS Grup, menggunakan skema Ponzi.
Informasi itu menyebar melalui pesan siaran di sejumlah grup WhatsApp. Dalam pesan tersebut disebutkan Kemenhaj telah menyatakan travel yang berkantor pusat di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 172, Jombang, itu menggunakan skema Ponzi dan akan diblokir.
Menurut Kepala Kemenhaj Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah PT Anisa Ahmada Travelindo benar menggunakan skema Ponzi.
"Untuk Kemenhaj terkait skema Ponzi pada PT Anisa, kami belum tahu itu skema Ponzi atau bukan," ujar Ilham saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima dari manajemen ITS, persoalan yang terjadi saat ini berkaitan dengan tiket perjalanan jamaah.
Pihak travel mengaku telah mentransfer dana sekitar Rp15 miliar kepada salah satu agen tiket. Namun agen tersebut disebut belum mengeluarkan tiket yang dibutuhkan jamaah sehingga sejumlah jadwal keberangkatan maupun kepulangan mengalami perubahan.
"Kalau menurut laporannya dari Anisa itu kan uangnya sudah ditransfer ke pihak agen tiket. Lalu agen itu tidak mengeluarkan tiket, sehingga semua jadwal itu bergeser semuanya," jelasnya.
Ilham menyebut pihaknya telah menerima bukti transfer yang disampaikan Direktur ITS. Dari dokumen tersebut, terdapat transfer dana dalam jumlah besar kepada agen tiket.
"Uangnya si ITS itu sudah dikirim Rp15 an miliar ke agen tiket. Nah, ternyata agen tiket itu tidak mau mengeluarkan tiket," imbuhnya.
Ia mengaku belum mengetahui alasan pasti mengapa agen tiket tersebut belum menerbitkan tiket. Sebab proses itu berada di Jakarta dan masih dalam penanganan lebih lanjut.
"Tidak tahu apa alasannya, kenapa tidak dikeluarkan. Itu yang saya belum tahu, karena kan itu di Jakarta," paparnya.
Di tengah persoalan tersebut, Kemenhaj Jombang memprioritaskan pendampingan terhadap jamaah terdampak, terutama yang sudah berada di Tanah Suci tetapi belum mendapatkan kepastian tiket kepulangan.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hak dan pelayanan jamaah terpenuhi.
"Satu, memang upaya kita adalah pendampingan jamaah. Pendampingan jamaah untuk mendapatkan hak dan pelayanannya. Yang kedua adalah memastikan yang sudah berangkat itu mendapatkan tiket kepulangan," ungkapnya.
Bagi jamaah yang sudah mendaftar tetapi belum mendapatkan kepastian tiket maupun jadwal perjalanan, Ilham menyarankan agar tidak diberangkatkan terlebih dahulu.
Namun saat ditanya apakah jamaah yang belum mendapatkan kepastian tersebut dapat meminta pengembalian dana, Ilham membenarkannya.
Bahkan, ia menyarankan jamaah berkomunikasi langsung dengan pihak travel terkait kepastian jadwal dan tiket.
"Jemaah yang sudah daftar, belum ada tiket atau schedule pulang-pergi, mohon tidak berangkat. Kalau memang jadwal, tiket keberangkatan dan kepulangan itu belum ada, ya langsung berkoordinasi dengan pihak travel ITS," terangnya.
Ilham juga mengungkapkan terdapat 82 jamaah yang saat ini masih mengalami persoalan terkait kepulangan. Jumlah itu terdiri dari 26 jamaah yang seharusnya pulang pada 12 September 2026 namun belum kembali, serta 56 jamaah yang dijadwalkan pulang pada 15 September 2026.
"26 ditambah 56, 82. Memang yang 56 itu jadwalnya hari ini schedule-nya pulang, tapi belum ada kabar untuk kepulangannya. Yang 26 itu schedule-nya memang kemarin tanggal 12 pulangnya, tapi sampai hari ini belum pulang," tegasnya.
Menurut Ilham, kendala utama yang terjadi adalah belum adanya tiket pesawat untuk kepulangan para jamaah tersebut. "Belum dapat tiket pesawat," pungkasnya.
Sementara itu, Ilham menyebut Direktur ITS saat ini berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah RI, termasuk terkait penanganan jamaah yang telah berangkat.
"Direktur ITS kan masih di Jakarta bersama dengan Kasubdit Pengendali Haji dan Umrah Kemenhaj RI," tutupnya.
Keberadaan pihak travel di Jakarta tersebut, kata Ilham, berkaitan dengan upaya memastikan jamaah yang sudah berada di Tanah Suci mendapatkan tiket kepulangan.
Terkait isu skema Ponzi yang beredar di masyarakat, Ilham kembali menegaskan bahwa Kemenhaj Jombang belum menyimpulkan PT Anisa Ahmada Travelindo menggunakan skema tersebut. Pihaknya masih berfokus pada pendampingan jamaah serta penanganan persoalan tiket dan kepulangan.
Dengan demikian, informasi yang beredar di grup WhatsApp mengenai pernyataan Kemenhaj bahwa PT Anisa Ahmada Travelindo telah dinyatakan menggunakan skema Ponzi, belum dapat dibenarkan berdasarkan keterangan Kepala Kemenhaj Kabupaten Jombang tersebut.
Editor : SRTVRedaksi
