JOMBANG, SRTV.CO.ID - Pendataan Sensus Ekonomi di Kabupaten Jombang menuai sorotan tajam. Banyak ditemukan data yang melenceng jauh dari realitas lapangan, membuat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial justru terancam terdepak. Sebaliknya, warga mampu malah tercatat sebagai golongan kurang mampu.
Salah satu kasus mencuat di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, menyoroti lemahnya validasi data yang berujung pada kerugian warga miskin. Ia mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka terhadap kinerja petugas pendataan di lapangan.
"Harapan saya waktu itu, petugas sensus ini kalau ragu-ragu, tanya dulu ke desa. Karena rata-rata yang diverifikasi itu kan sudah lansia-lansia, sudah sepuh-sepuh usianya," ujar Erwin.
Bahkan Kades Kepatihan membeberkan sejumlah kasus yang dinilai tidak masuk akal. Salah satunya dialami seorang warga berstatus lajang yang bekerja sebagai tukang becak dan tinggal di kos.
Dalam aplikasi pendataan, petugas justru menuliskan status rumah sebagai sewa kontrak dengan jenis pekerjaan di bidang transportasi dan perdagangan.
Akibat kesalahan input tersebut, warga yang sebelumnya berada di desil 1 dan rutin menerima PKH tiba-tiba meloncat ke desil 7.
"Mau nggak mau dia terlempar dan tidak akan mendapatkan bantuan," tegasnya.
Ironisnya, kejadian sebaliknya menimpa seorang perangkat desa setempat. Staf desa itu tercatat masuk desil 1 penerima bantuan, padahal tidak pernah mengajukan permohonan.
Kasus serupa juga dialami warga lansia berusia hampir 70 tahun yang hidup sakit-sakitan dan menempati rumah warisan. Ia terlempar dari desil 1 hanya karena petugas menuliskan status tempat tinggal sebagai milik sendiri.
"Yang awalnya dari desil berapa? Tidak pernah dia mengajukan. Tiba-tiba muncul di situ desil 1. Ya kan lucu," paparnya.
Menurut Erwin, ketidakakuratan data mayoritas disebabkan petugas sensus yang bekerja kaku tanpa konfirmasi ke pemerintah desa.
Ia juga menyoroti rekrutmen petugas yang bukan warga setempat sehingga tidak mengenal kondisi riil lingkungan.
Pihak desa mengaku kesulitan mengecek menyeluruh karena harus membuka ratusan data KPM satu per satu melalui aplikasi yang dinilai tertutup.
"Saya punya kurang lebih 250 KPM. Untuk melihat satu per satu, saya harus membuka aplikasinya, nama demi nama. Saya bisa tahunya gara-gara, 'Pak, kok PKH saya berhenti?' Saya cek, ternyata terlempar ke desil 7," tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPS Jombang, Mouna Sri Wahyuni, belum memberikan penjelasan lebih mendalam karena masih dalam perjalanan tugas.
Ketua Tim Diseminasi Statistik, Riska Andriani, menjelaskan seluruh jajaran tengah berkonsentrasi merampungkan target lapangan sensus.
"Semua pegawai kami masih mengejar target lapangan sensus yang harus selesai di tanggal 31 Agustus. Pimpinan juga masih koordinasi dengan perusahaan-perusahaan atau usaha besar yang sulit didata," ujar Riska, Rabu (26/8/2026) lalu.
Mouna menegaskan Sensus Ekonomi belum bisa dinyatakan selesai sepenuhnya. Masih ada tahapan verifikasi, pengolahan, hingga finalisasi data sebelum dipublikasikan. Sebagian besar itu memang dilapangannya sudah selesai.
"Tapi kan kita ada tahapan berikutnya. Kalau kita bilang di BPS itu ada proses bisnis. Tidak ada serta-merta, misalkan selesai tanggal 30 Agustus, tanggal 1 kita umumkan hasilnya. Enggak ada seperti itu," tegasnya.
Data hasil pendataan di Jombang juga tidak langsung dipublikasikan BPS Jombang. Data itu terlebih dahulu melalui proses di tingkat provinsi sebelum kembali diverifikasi di tingkat pusat.
"Enggak langsung BPS Jombang yang mempublikasikan. Kita ke provinsi dulu. Provinsi akan verifikasi, mengolah dan sebagainya, baru selanjutnya ke tingkat pusat," terangnya.
Ia meminta masyarakat memahami bahwa lamanya proses bukan berarti ada kekurangan. Tahapan berjenjang merupakan prosedur yang harus dilalui. BPS, katanya, tidak sekadar mengejar jumlah pendataan, tetapi juga memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Jombang.
"Kita saat ini sedang atau masih proses on the way, sebelum nantinya kita mendiseminasikan kepada publik," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
