PAMEKASAN, SRTV.CO.ID – Banyaknya posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pamekasan yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) menuai perhatian serius.
Merespons fenomena tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membedah tata kelola birokrasi dan peran legislatif, Kamis (16/7/2026).
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menegaskan bahwa diskusi publik bertajuk "Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif" ini merupakan wujud nyata fungsi kontrol sosial pers.
"Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah," ujar Anam.
Menurut Anam, meski posisi Plt merupakan solusi transisi yang sah secara hukum, keberadaan pejabat definitif tetap mutlak diperlukan. Pejabat definitif dinilai memiliki legitimasi penuh dalam melahirkan kebijakan strategis yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa forum ini dirancang bukan untuk memicu polarisasi atau saling menyalahkan.
"FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang," tambah pria yang juga menjabat sebagai Asesor UKW Dewan Pers sekaligus Dosen UNIBA Madura tersebut.
Diskusi yang dipandu oleh Wakil Ketua PWI Pamekasan, Ongky Arista UA, berlangsung dinamis dengan menghadirkan sejumlah tokoh kunci lintas sektor. Mulai dari kacamata eksekutif yang diwakili oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman dan Plt. Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, sudut pandang legislatif oleh Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, hingga pisau analisis ilmiah dari Akademisi Dr. Moh. Subhan.
"Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama: lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik," tutup Anam seraya mengapresiasi kehadiran para narasumber dan elemen masyarakat yang hadir.
Sebagai informasi, agenda ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari insan pers, perwakilan NGO, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekjen DK PPMI, Ketua HIPMI, hingga Ketua KNPI. Melalui forum ini, PWI Pamekasan berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret dan solutif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan.
Editor : SRTVRedaksi
