NGANJUK, SRTV.CO.ID – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Banyu Biru Djarot, kembali turun ke daerah pemilihan (Dapil) untuk menyapa sekaligus menyerap langsung aspirasi konstituennya.
Dikemas dalam suasana santai, kegiatan "ngopi bersama" ini digelar di kediaman Direktur DMJ Logistik, Titus Sumarlan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada Minggu (28/6/2026).
"Sejauh ini aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Nganjuk ini dalam koridor Komisi VII DPR RI," ujar Banyu Biru di sela-sela kegiatannya yang turut dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, para kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Pertemuan lintas elemen ini menjadi ruang diskusi hangat untuk membedah berbagai persoalan daerah.
Banyu Biru menegaskan bahwa kehadiran para pejabat daerah dan kepala desa di lokasi tersebut menjadi bukti komitmen bersama untuk mengawal suara masyarakat bawah hingga ke tingkat pusat.
"Kapasitas saya sebagai DPR RI, makanya kalau diperhatikan di sini ini itu kan cukup lengkap ada Ketua DPRD Nganjuk dan ada pak kades. Jadi sebenarnya seluruh keluhan masyarakat ini harus kita perjuangkan," tegasnya mengenai sinergi legislatif pusat dan daerah.
Fokus utama dalam diskusi tersebut tertuju pada nasib Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta keberlanjutan ekonomi desa. Di tengah isu efisiensi anggaran secara nasional, Banyu Biru menilai penguatan sektor riil di tingkat pedesaan merupakan pilar yang tidak boleh goyah.
"Desa dan UMKM kan menjadi mitra kami, ya memang kondisi perekonomian ini harus kita kawal bersama," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah efisiensi makro yang diambil pemerintah tidak boleh mematikan ruang gerak ekonomi kreatif di daerah.
Strategi bertahan terbaik saat ini adalah dengan memperkuat simpul-simpul ekonomi kerakyatan melalui pendekatan langsung di lapangan.
"Di tengah efisiensi dan pertarungan yang bisa menyelamatkan kita itu dengan menjaga pasukan adalah gerilya kerakyatan," kata Banyu Biru menganalogikan pergerakan politik dan ekonominya.
Ia juga memastikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak akan tetap diprioritaskan agar tidak terkena dampak pemangkasan anggaran.
"Yang pasti memang kegiatan efisiensi ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kalau dengan rakyat kita tidak ada efisiensi. Kecuali memang pembangunan infrastruktur mungkin kita tangguhkan," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
