JEMBER,SRTV.CO.ID – Pelantikan 734 kepala sekolah SD dan SMP, pengawas, serta penilik sekolah oleh Bupati Muhammad Fawait mendapat perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Jember.
Sekretaris Komisi D DPRD Jember Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha, menyebut pihaknya mendukung langkah Dinas Pendidikan. Namun, komunikasi kepada DPRD dinilai masih mendadak.
“Komisi D sangat terbuka terhadap seluruh kegiatan OPD, khususnya mitra kerja kami. Tetapi pemberitahuan pelantikan selalu mendadak,” ujar Indi.
Menurutnya, pemberitahuan minimal dua hari sebelum agenda pelantikan penting dilakukan. Sebab, anggota DPRD memiliki domisili yang berjauhan sehingga membutuhkan waktu persiapan.
Selain itu, Komisi D juga menyoroti penempatan kepala sekolah yang dinilai perlu mempertimbangkan jarak domisili dengan lokasi tugas.
“Dari awal kami sudah meminta agar tingkat efisiensi kepala sekolah diperhatikan, salah satunya penempatan harus didekatkan dengan domisili,” katanya.
Indi mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi terkait keluhan kepala sekolah. Namun, pihaknya tetap menilai persoalan jarak berpotensi memengaruhi kinerja.
“Kalau jarak rumah dan tempat tugas terlalu jauh, tentu energi kepala sekolah berbeda. Belum lagi biaya bensin dan akomodasi yang harus dipikirkan,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada produktivitas kepala sekolah dalam memimpin guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.
“Dedikasi kepala sekolah bisa berkurang karena tenaga dan waktunya habis di perjalanan,” imbuhnya.
Komisi D DPRD Jember juga berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat.
Salah satu isu yang akan dikaji yakni dugaan praktik transaksional dalam proses penempatan jabatan kepala sekolah.
“Kami mendengar ada laporan dari masyarakat terkait dugaan transaksional oleh oknum tertentu. Tapi kami berharap itu tidak benar,” tegas Indi.
Ia menambahkan, DPRD ingin menjaga hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan tetap bersih.
“Jember harus dijaga menjadi daerah yang bersih dan jauh dari nepotisme,” pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
