srtv.co.id Nganjuk – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, pada Jumat (9/9/2022) sejak pukul 09.30 WIB.
Mengecam keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tampak massa aksi mulai berdatangan ke depan Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Mereka mengawali langkah dengan melakukan longmarch dari Alun-alun Nganjuk.
Aksi ini di ikuti oleh beberapa perwakilan dari buruh dan aktivis pergerakan PMII sekitar berjumlah 100 masa.
Tampak para mahasiswa datang dengan berbagai macam atribut, dari mulai spanduk hingga poster-poster berisi kalimat tuntutannya.
Dalam kedatangannya massa ini juga ada yang menarik, di mana sejumlah massa melakukan teatrikal mendorong sepeda motornya. Hal itu menandakan mereka protes terhadap kenaikkan harga BBM.
Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Nganjuk menjelaskan, aksi tadi murni dari kegelisahan mahasiswa dan masyarakat yang terdampak dari naiknya BBM subsidi.
“Aksi tadi berangkat dari GOR Bung Karno naik montor menuju alun-alun Kabupaten Nganjuk setelah itu long march dan mendorong sepedah montor bukti dari protesnya masyarakat atas naiknya BBM bersubsidi,” ujarnya.
Kebijakan menaikkan harga BBM di saat masyarakat masih berusaha keluar dari masa sulit akibat pandemi covid 19 adalah kebijakan yang tidak tepat.
“Masyarakat Nganjuk sendiri masih belum pulih dari paska pandemi covid 19 tapi sudah di Bebani dengan naiknya harga BBM bersubsidi yang nanti pastinya berdampak naiknya harga bahan pokok,” ungkapnya.
Itupun pemerintah juga belum membuat regulasi dengan mengimbangi Upah Minimum Kerja (UMK), seharusnya kalau BBM bersubsidi naik, gaji UMK harus naik juga.
Dalam orasinya, Sri Rahayu Agustina mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat empat tuntutan yang disampaikan pada aksi kali ini.
Ada beberapa tuntutan kali ini yakni Tolak kenaikan harga BBM, tolak pengalihan subsidi BBM dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM bersubsidi dan BSU, menuntut Pemerintah untuk membuat kebijakan dengan melibatkan elemen masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi dan menagih janji Nganjuk Bangkit Volume II.
Selain itu, Sri Rahayu Agustina juga menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
(Dari 0-10) nilainya dibawah 5, urainya. Menurutnya, dasar pemberian nilai tersebut berdasarkan dari banyaknya pembangunan di Kabupaten Nganjuk yang mengalami kendala, seperti pembangunan taman nyawiji dan bangunan selatan gor (ruko).
Kesepakatan Plt. Bupati Nganjuk, DPRD Kabupaten Nganjuk, dan massa aksi Menyoal tuntutan yang disampaikan massa aksi, Plt. Bupati Nganjuk dan Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk yang menemui massa aksi pun turut menyepakatinya.
Dikatakan Raditya Haria Yuangga Wakil Ketua DPRD Nganjuk, dirinya siap mengawal tuntutan massa aksi terkait kenaikan BBM hingga ke pusat.
“Kami siap mengawal tuntutan mahasiswa hingga ke pusat, pada Senin (12/9/2022) saya mengajak 2 perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya ke pusat,” urainya.
Reporter: Red Bon Erlita
