srtv.co.id Nganjuk | Tenaga honorer Non Kategori (Non-K) menuntut SK Bupati dan peningkatan kesejahteraan mereka. Pasalnya, dengan diterbitkan SK Bupati tersebut minimal dapat meningkatkan pekonomian mereka. Hal ini disampaikan oleh Eki Yuda, koordinator Non-K Kabupaten Nganjuk, saat Hearing dengan Komisi A DPRD diruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, Jalan Gatot Subroto Nganjuk, Jumat (11/10/2019) pukul 14.00 wib.
Rapat kerja dan hearing Komisi A DPRD Nganjuk ini, diikuti oleh Bupati Nganjuk, Sekda Nganjuk, Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua LSM Forum Peduli Guru serta mengikutsertakan perwakilan
tenaga honorer K1, K2 dan Non-K. Adapun pembahasan terkait nasib tenaga honorer tersebut diatas.
Menurut Eki, dengan honor 250 ribu rupiah perbulan, tentu hal ini sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup dan sangat tidak layak. “Padahal, banyak diantara kami yang sudah berkeluarga,” terangnya.
Maka dari itu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, banyak diantara kami yang harus banting tulang menjadi tukang ojek, pekerja pecah batu maupyn kuli bangunan.
“Untuk itu kami minta kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Nganjuk untuk menerbitkan SK tersebut,” ujarnya.
Karena dengan SK Bupati tersebut, kesejahteraan kami akan membaik. “Kalaupun kita belum bisa menjadi CPNS, minimal kita sudah bisa mengikuti sertifikasi,” paparnya.
Senada disampaikan Supriyono dari Forum Peduli Guru (FPG), dikatakannya pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan guru daripada menganggarkan proyek-proyek bernilai milliaran rupiah akantetapi ujung-ujungnya anggarannya dimainkan pihak-pihak tertentu.
“Saran kami untuk eksekutif dan legislatif, pendding dulu proyek milliaran rupiah yang berpotensi dimainkan sejumlah pihak. Utamakan kesejahteraan guru honorer ini, jadi kami minta Bupati Nganjuk menerbitkan SK tetsebut,” serunya.
Kepada sejumlah media, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi, menyampaikan bahwa keputusan terkait nasib honorer K1 dan K2 tergantung dari keputusan pemerintah pusat. Namun pihaknya tetap berupaya menyelesaikan nasib honorer K1 dan K2 ini.
“Bahkan kemarin yang dari K2 itu ada puluhan orang yang lolos seleksi CPNS,” jelasnya.
Sedangkan untuk honorer Non-K, pihaknya akan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. “Memang menurut kami, honor 250 ribu per bulan yang mereka terima itu tidak layak,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk, Mashudi, SH.,MH mengagendakan rapat kerja dengan Komisi D membahas nasib tenaga honorer K1, K2 dan Non-K ini.
“Karena permasalahan ini juga menjadi domain Komisi D, masa kami mengagendakan raker antar komisi,” tandasnya.
Reporter : Sofiatul Huda
Editor : Pakde Kamto
