Nganjuk, srtv.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Nganjuk, Marhaen Jumadi, tegas menolak rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton dan garam 3 juta ton.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut sangat menyesalkan keputusan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, tersebut.
Marhaen juga menyesalkan sikap Mendag Lutfi yang terkesan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan.
Mendag Lutfi, kata Marhaen, seharusnya belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengedepankan dialog dalam setiap kebijakannya.
“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan,” kata Marhaen, Sabtu (20/3/2021).
“Menteri tidak hidup di menara gading, sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” lanjut dia.
Menurut Marhaen, keputusan Mendag Lutfi mengimpor beras 1 juta ton dan garam 3 juta ton tak sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Menteri sebagai pembantu presiden di dalam mengambil keputusan politik harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden, dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” tuturnya.
Marhaen melanjutkan, sebelum mengambil keputusan mengimpor beras dan garam, seharusnya Mendag Lutfi terlebih dahulu berdialog dengan asosiasi petani, ahli pertanian, dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati-hidupnya negeri,” sebut Marhaen.
Adapun Marhaen berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tak mengorbankan para petani.
Terlebih kini petani padi di Kabupaten Nganjuk memasuki musim panen.
Editor: Hasan
