JOMBANG, SRTV.CO.ID - Mahasiswa Jombang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyoroti dua persoalan besar, yakni evaluasi Program Strategis Nasional (PSN) dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di sejumlah wilayah Indonesia.
"Kami menuntut agar mengembalikan PSN kepada ruhnya, seperti memastikan Program Strategis Nasional benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan," ungkap Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).
Ketua DPC GMNI Jombang, Achmad Ulin Nuha, meminta DPRD Jombang mengambil sikap dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat melalui forum resmi, serta mendesak pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan PSN sekaligus mempercepat penanganan karhutla di berbagai daerah.
"Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan dan merealokasi APBN ke sektor yang lebih mendesak apabila capaian program tidak optimal," tegasnya.
GMNI Jombang juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PSN selama dua tahun kepemimpinan dan menilai penggunaan anggaran negara perlu ditinjau kembali apabila program yang dijalankan belum memberikan hasil optimal.
"Kami meminta pertanggungjawaban Menteri Kehutanan Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla. Mendesak yang bersangkutan untuk berani mengevaluasi diri dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu menjalankan mandat secara bertanggung jawab," jelasnya.
Mahasiswa berjas merah ini juga mendesak Menteri Kehutanan RI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan upaya penanganan karhutla serta meminta menteri terkait mengevaluasi kinerjanya dan mundur dari jabatan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tanggung jawab.
"Teman-teman GMNI ini menurut saya luar biasa, ketika anak-anak muda mau berjuang dan masih memiliki empati kepada bangsa dan negara ini, salah satu isu utama yang mereka bawa adalah terkait kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatra, dan titik-titik lainnya di Indonesia. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum resmi DPRD. Semoga pemerintah pusat segera merespons, karena menurut kami masalah kebakaran hutan ini sudah masuk kategori bencana nasional," pungkas Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun.
Untuk mendorong tindak lanjut tersebut, mahasiswa meminta DPRD Jombang menjalankan fungsi pengawasan dan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat, yang disambut baik oleh Wakil Ketua I DPRD Jombang, Donny Anggun, untuk dibawa ke tingkat nasional.
Editor : SRTVRedaksi
