NGANJUK, SRTV.CO.ID – Puluhan warga Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa setempat pada Kamis (25/6/2026).
Sambil membawa sound system dan mengendarai puluhan sepeda motor, warga meluapkan kekesalan mereka terhadap pemerintah desa yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
Kami meminta aparat desa untuk transparan dalam administrasi desa, seperti pengurusan sertifikat tanah dan juga pengelolaan BUMDes yang saat ini macet," ujar Koordinator Aksi, Gatot Supriyadi. Kamis (25/6/2026)
Warga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didanai dari Dana Desa kini dalam kondisi mandek.
Kemacetan ini disinyalir terjadi karena dana tersebut masih dipinjam oleh oknum warga dan pengurus dinilai tidak cakap dalam mengelolanya.
Warga pun memberikan tenggat waktu selama tiga bulan agar dana BUMDes tersebut segera dikembalikan. Selain masalah BUMDes, warga juga menuntut kejelasan dan transparansi terkait pengurusan sertifikat tanah yang dinilai berbelit-belit.
"Kami dari perwakilan warga juga siap membantu pemerintah desa apabila memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini," tambah Gatot di sela-sela aksi.
Aksi protes ini langsung direspons dengan mediasi yang dihadiri oleh Camat Bagor, jajaran Forpimcam (Forum Pimpinan Kecamatan), serta perwakilan warga.
Pertemuan tersebut akhirnya mencapai titik temu, di mana pihak pemerintah desa berkomitmen penuh untuk membuka transparansi dalam seluruh pengelolaan administrasi desa ke depannya.
"Untuk tuntutan sudah kita penuhi, dan kami berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di desa," tegas Pj Kepala Desa Banaran Kulon, Edi Santosa.
Dengan adanya komitmen dari penjabat kepala desa yang baru, warga berharap perubahan tata kelola desa yang bersih dan terbuka bisa segera terealisasi tanpa harus ada aksi turun ke jalan lagi.
Editor : SRTVRedaksi
