NGANJUK, SRTV.CO.ID - Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi memegang peranan mutlak dalam menentukan arah kebijakan publik lima tahun ke depan, mulai dari alokasi bantuan sosial, beasiswa pendidikan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga, total pemilih di Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 898.625 orang, di mana struktur demografinya didominasi oleh Generasi Z sebesar 23,3 persen atau 209.125 orang.
Sedang untuk Generasi Milenial sebesar 28,2 persen, sehingga gabungan generasi muda melampaui separuh dari total populasi pemilih di Nganjuk.
Anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Romza memaparkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di daerahnya menunjukkan tren yang sangat positif pada perhelatan demokrasi sebelumnya.
"Tingkat partisipasi masyarakat Nganjuk pada Pemilu 2024 sangat membanggakan, mencapai 84,40 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 81,48 persen." Ujar Romza, Jumat (30/10/2026)
Sementara partisipasi Pilkada 2024 mencapai 77,08 persen, naik dari perhelatan sebelumnya. Tren positif ini harus terus dijaga, terutama menyadarkan generasi muda agar tidak terjebak pragmatisme atau politik uang (money politics)
"Kebijakan pemimpin yang terpilih akan menentukan hajat hidup kita bertahun-tahun ke depan, jangan terpengaruh dengan politik uang," katanya
Tingginya potensi suara pemula menjadi alasan utama KPU Nganjuk menggencarkan program roadshow edukasi ke sekolah-sekolah tingkat SMP hingga SMA sederajat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
Selain mendatangi sekolah, KPU membuka program edukasi interaktif di Rumah Pintar Pemilu (RPP), di mana para pelajar diajak langsung mempraktikkan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mengenal tugas KPPS, saksi, hingga pengawas.
Menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait ancaman pencabutan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT akibat perbedaan pilihan politik, Romza menegaskan bahwa program bansos nasional disalurkan berdasarkan verifikasi kriteria desil kemiskinan resmi dan sama sekali tidak bisa dihapus sepihak oleh figur calon kepala daerah.
Ia juga mengimbau pemilih, khususnya Gen Z, agar tidak mudah terkecoh dengan kemasan pencitraan atau framing teknologi AI di media sosial selama masa kampanye, melainkan wajib menelusuri rekam jejak (track record) nyata calon jauh sebelum kontestasi dimulai.
KPU Nganjuk turut menegaskan komitmen penyelenggaraan pemilu yang inklusif dengan merangkul seluruh segmen, termasuk kelompok perempuan, pemilih di wilayah pelosok, hingga siswa sekolah luar biasa (SLB) bagi pemilih penyandang disabilitas, sementara regulasi terkait pengelolaan Pilkades sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
"Keterlibatan masyarakat mencakup peran aktif memantau jalannya tahapan, mengikuti kampanye seluruh kandidat untuk membandingkan program kerja, terlibat sebagai badan adhoc (PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS), hingga menyampaikan kritik konstruktif demi terjaganya integritas demokrasi di Bumi Anjuk Ladang." Pungkasnya
Editor : SRTVRedaksi