NGANJUK, SRTV.CO.ID– Puluhan siswa SMAN 3 Nganjuk terpaksa dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan akibat mengalami gejala keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kabupaten Nganjuk bergerak cepat menampung seluruh korban yang terus berdatangan untuk mendapatkan penanganan medis darurat pada Rabu (2/9/2026).
"Sementara data yang kita himpun, laporan dari pihak yang bisa dipercaya, sementara tadi kita di Puskesmas Bagadung itu sekitar 20. Terus saat ini yang sudah sampai di RSUD Nganjuk ini 17, yang 12 di Rumah Sakit Bhayangkara," ujar Kabag Prokopim Pemkab Nganjuk, Samsudin.
Para korban dilaporkan mengalami gangguan pencernaan yang cukup parah hingga membuat tim medis harus bekerja ekstra di lapangan.
Petugas kesehatan bersiap mengantisipasi lonjakan jumlah pasien agar seluruh siswa yang terpapar dapat segera tertangani dengan cepat.
"Mual, muntah yang kita tahu. Nanti lebih lanjut akan kami informasikan," kata Samsudin saat menjelaskan kondisi rata-rata siswa yang sedang ditangani.
Melihat kondisi di lapangan, Pemkab Nganjuk juga menyiapkan skenario rujukan ke rumah sakit lain jika kapasitas penampungan di RSUD Nganjuk maupun RS Bhayangkara sudah tidak mencukupi.
Langkah antisipasi ini diambil mengingat jumlah korban terdampak terus bertambah hingga menembus puluhan anak.
"Total kira kurang lebih 49 tadi, 49," tutur Samsudin menegaskan jumlah sementara korban dari SMAN 3 Nganjuk tersebut.
Guna mengatasi lonjakan pasien di RSUD Nganjuk, bantuan sarana darurat langsung dikerahkan ke lokasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk turut mendistribusikan tempat tidur tambahan agar proses tindakan medis kegawatdaruratan berjalan optimal.
"Saat ini kita belum masuk juga. Tadi ada extra bed juga dari BPBD sudah menambah apa itu, semacam bed tambahan untuk supaya anak itu bisa mendapatkan perlakuan yang saat ini kegawatdaruratan bisa diatasi," ungkap Samsudin.
Mengenai dugaan kuat keterkaitan dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kepastian penanggulangan biaya perawatan, pemerintah daerah hingga kini masih menunggu hasil investigasi resmi.
Pemkab Nganjuk berjanji akan menyampaikan secara terbuka setelah seluruh data dan laporan lapangan terkumpul penuh.
"Ini masih belum mendapatkan laporan secara resmi. Nanti akan kami laporkan kalau itu dinyatakan dari MBG atau apa, nanti secara resmi akan kita sampaikan," pungkas Samsudin.
Editor : SRTVRedaksi