JEMBER, SRTV.CO.ID — Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jember menggelar Madrasah Literasi Hukum bertempat di Aula KH. Dhofir Salam Universitas Islam Jember pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Langkah ini menjadi pijakan awal strategis dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus mempersiapkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jember di seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember.
Ketua PC GP Ansor Jember, Izzul Ashlah, menegaskan pentingnya program ini bagi jajaran kader bawah.
“Pelatihan ini ditujukan agar kader Ansor lebih melek hukum, lebih memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara di mata hukum,” ujar Izzul. Selasa (25/8/2026)
Melalui bekal peningkatan kapasitas ini, para peserta yang hadir diharapkan tidak hanya memahami prinsip-prinsip dasar hukum, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara nyata di tengah masyarakat lingkungan mereka masing-masing.
Melanjutkan arahannya, Izzul menjelaskan fungsi strategis para alumni pelatihan ini kelak di tingkat tapak.
“Mereka nantinya bertugas sebagai perpanjangan tangan LBH Ansor Jember untuk mengadvokasi hukum warga Nahdliyin pada khususnya dan warga tidak mampu pada umumnya di seluruh kecamatan lingkungan PC GP Ansor Jember,” jelasnya.
Skema penguatan bantuan hukum berbasis komunitas ini dirancang agar masyarakat luas yang memiliki keterbatasan dana maupun informasi tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan pendampingan hukum.
Sementara itu, Ketua LBH Ansor Jember, Irham Bashori Hasba, membeberkan tahapan serta implementasi teknis program tersebut.
“Sahabat yang mengikuti Madrasah Literasi Hukum nantinya akan mengikuti pelatihan lanjutan, yaitu Madrasah Paralegal. Kader-kader Ansor akan bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Ansor Jember yang kita tempatkan di seluruh kecamatan se-Jember untuk melayani pendampingan hukum secara pro bono,” ungkap Irham.
Hadirnya kader paralegal di seluruh sudut kecamatan diharapkan mampu memangkas jarak pendaftaran perkara dan konsultasi. Kader Posbakum berperan menyerap laporan awal warga sebelum dihubungkan dengan jajaran tim advokat LBH Ansor.
Apresiasi dan dampak langsung dari program ini turut dirasakan oleh salah seorang peserta asal Ansor Kecamatan Silo, Bahrul Ulum.
“Pelatihan Madrasah Literasi Hukum ini sangat bermanfaat untuk kader-kader Ansor, khususnya buat saya sendiri. Saya yang saat ini diamanahi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertugas mewakili masyarakat desa untuk mengawal pemerintah desa, mendapatkan bekal ilmu yang insyaallah bermanfaat,” kata Bahrul.
Pemahaman aturan perundang-undangan dan tata kelola hukum ini menjadi modal berharga bagi kader yang berkiprah di sektor pemerintahan desa untuk memastikan setiap kebijakan serta hak-hak warga terlindungi secara legal dan akuntabel.
Melalui konsistensi penyelenggaraan Madrasah Literasi Hukum hingga Madrasah Paralegal, GP Ansor Jember optimis jejaring bantuan hukum pro bono akan segera menjangkau seluruh kecamatan demi menciptakan kesetaraan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor : SRTVRedaksi