KSOP Tanjung Perak Kirim 15 Ton Logistik Lewat Jalur Laut untuk Korban Gempa NTT

Reporter : Ahmad Zaki Mawardi
KSOP Utama Tanjung Perak bersama BUMN memberangkatkan total 15 ton bantuan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT)

SURABAYA, SRTV.CO.ID – Aksi kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengalir dari Jawa Timur. Menggandeng BUMN, asosiasi, hingga masyarakat luas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak bergerak cepat memberangkatkan total 15 ton bantuan logistik dan obat-obatan menuju daerah terdampak.

"Penyaluran bantuan ini dipusatkan melalui Posko Peduli Bencana Gempa Bumi NTT yang didirikan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya," ungkap pihak penyelenggara aksi kemanusiaan tersebut.

Plt. Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Utama Tanjung Perak, Mita Eridani, mengungkapkan bahwa pengiriman logistik dilakukan secara bertahap guna memastikan pasokan kebutuhan pokok warga tetap terjaga. Pengiriman tahap pertama telah dilakukan pada 16 Agustus 2026 menggunakan KM Tidar rute Surabaya–Maumere.

"Sementara itu, pengiriman tahap kedua diberangkatkan pada 26 Agustus 2026 menggunakan armada Meratus Proyek Tangguh rute Surabaya, Labuan Bajo, Maumere," jelas Mita Eridani mengenai skema pemberangkatan armada logistik.

Bantuan yang disalurkan berfokus pada kebutuhan mendesak pengungsi di lapangan, mulai dari beras, makanan instan, selimut, sarung, pakaian, peralatan mandi, hingga obat-obatan.

"Untuk memastikan pendistribusian tepat sasaran, KSOP Tanjung Perak menjalin koordinasi ketat dengan jaringan UPT Kementerian Perhubungan di daerah tujuan," lanjutnya mengenai langkah sinkronisasi data penerima manfaat.

Sesampainya kapal di lokasi, KSOP Labuan Bajo dan KSOP Maumere akan menyerahkan seluruh logistik kepada pihak BNPB setempat untuk disalurkan sesuai peta kebutuhan warga.

"Posko peduli bencana di Terminal GSN Tanjung Perak yang diinisiasi bersama Pelindo dan PT Pelni ini terbuka bagi masyarakat luas maupun lembaga sosial," pungkasnya terkait operasional pengumpulan bantuan.

Operasional posko direncanakan berlangsung hingga awal September 2026, dan membuka peluang perpanjangan jika arus kepedulian dari publik masih terus mengalir.

Editor : SRTVRedaksi

Hukum
Berita Terpopuler
Berita Terbaru