Klaim 99 Persen Ternyata Semu, BPKP Bongkar Realisasi Fisik Sekolah Rakyat Nganjuk Baru 85 Persen

Reporter : Mahbub Jamal
Auditor BPKP menemukan pembangunan Sekolah Rakyat Nganjuk di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang. adanya ketidaksesuaian (Jamal/SRTV)

NGANJUK, SRTV.CO.ID — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Nganjuk di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, mendadak jadi sorotan publik. Pasalnya, terdapat selisih cukup tajam antara laporan progres di atas kertas dengan realisasi fisik yang benar-benar terpasang di lokasi proyek.

"Kalau menurut data secara keseluruhan 99 persen, tapi kalau dikurangi dengan progress yang belum terpasang itu, ini kan sudah dihitung itu progresnya terpasang yang on site, tapi belum terpasang. Kalau dikurangi itu mungkin 85 persen," ungkap Auditor BPKP, Hasoloan Manulu, saat meninjau langsung lokasi proyek. Kamis (20/8/2026)

Temuan tersebut membongkar fakta bahwa material yang dihitung masuk dalam laporan ternyata belum sepenuhnya terpasang di lapangan. 

Akibat keterlambatan pengerjaan ini, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) awal bagi siswa baru tidak bisa diselenggarakan di area sekolah.

"Kalau soal kemarin itu MPLS-nya memang di pendopo karena melihat situasi di sini belum ready. Ya, itu memang kebijakan dari Pemda yang mendukung itu supaya terlaksana ter terlaksana MPLS awal kemarin itu ya," jelas Hasoloan mengenai pemindahan lokasi kegiatan siswa.

Guna mengejar target operasional tahun ajaran baru, BPKP menargetkan MPLS final sudah bisa digelar di lokasi sekolah pada 31 Agustus mendatang. Pihak pengelola juga menyiapkan skenario darurat dengan menggabungkan asrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Jadi, untuk jenjang SD, SMP, SMA karena dari sisi ketersediaan rombelnya masih memungkinkan. Baru 190 sekian rombel. Jadi, masih bisa dilaksanakan nanti asramanya di SD," tambahnya terkait strategi pengoperasian fasilitas secara bertahap.

Mengenai potensi sanksi atau denda bagi pihak kontraktor, BPKP menegaskan masih akan memeriksa isi dokumen kontrak yang berlaku. Keterlambatan proyek saat ini dinilai masih dalam batas deviasi kecil, meskipun pemanfaatan gedung untuk tahun ajaran baru tetap menjadi prioritas utama.

"Ya, nanti kita lihat di kontraknya. Sampai kapan sebenarnya mereka itu. Karena dari sisi kontrak tadi saya dengar memang ada deviasi tapi kecil. Deviasinya kecil. Nah, cuman kan sasarannya harus bisa terselenggara tahun ajaran baru di sini," pungkasnya.

Saat ini tim auditor BPKP masih terus mendata sejumlah kendala teknis di lapangan guna memacu percepatan pengerjaan hingga mencapai target 100 persen.

Editor : SRTVRedaksi

Hukum
Berita Terpopuler
Berita Terbaru