SURABAYA, SRTV.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur resmi memulai babak baru kepengurusan untuk masa khidmat 2025–2030.
Prosesi pengukuhan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (12/7/2026) ini melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari pengurus harian, komisi, lembaga, hingga badan strategis.
"Ruang digital hari ini menjadi arena baru dakwah. MUI harus hadir mengisi ruang itu dengan konten-konten keislaman yang mencerahkan, karena masyarakat memang membutuhkannya," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Langkah strategis ini diambil menyusul tingginya data yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen pengguna media sosial aktif mencari konten-konten keislaman.
Fenomena tersebut dipandang sebagai peluang besar sekaligus tanggung jawab bagi kepengurusan baru untuk menghadirkan narasi dakwah yang moderat (wasathiyah), menyejukkan, dan berbasis ilmu yang jelas.
"Kita menghadapi berbagai persoalan mental health, kesepian, kecemasan hingga disorientasi sosial. Di sinilah dakwah yang menenangkan dan memberi harapan menjadi sangat penting," tambah Khofifah saat menyoroti tantangan baru di kalangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Di sisi lain, Ketua Umum MUI Pusat, KH Anwar Iskandar, menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara para pemuka agama dan jalannya pemerintahan.
Menurutnya, Jawa Timur selama ini telah menjadi contoh nasional yang sangat baik dalam hal sinergitas umara dan ulama untuk menjaga stabilitas daerah.
"Hubungan ulama dan umara harus semakin diperkuat. MUI hadir sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan umat. Tanggung jawab kita bukan hanya menjaga kehidupan keagamaan, tetapi juga menjaga persatuan bangsa," tegas KH Anwar Iskandar.
Menyambut hal tersebut, Ketua Umum MUI Jawa Timur terpilih, Prof. Dr. K.H. Abdul Halim Soebahar, memastikan bahwa penguatan literasi digital dan respons cepat terhadap isu sosial akan menjadi program prioritas. Seluruh jajaran pengurus dipastikan telah dibekali wawasan ke-MUI-an yang matang agar gerak organisasi dapat berjalan optimal.
"Semua kalangan bisa terkena jika tidak memahami modus-modus yang berkembang saat ini. Fatwa MUI tidak hanya berbasis kajian teks keagamaan, tetapi juga didukung penelitian lapangan, data ilmiah, dan klarifikasi dari para ahli," pungkas Prof. Halim saat mengingatkan ancaman baru berupa penyalahgunaan narkoba lewat rokok elektronik.
Struktur kepengurusan periode ini sengaja dirancang lebih inklusif dengan memadukan unsur ulama, akademisi, profesional, birokrat, hingga tenaga kesehatan. Formasi baru ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret, mulai dari penguatan ekonomi syariah, sertifikasi produk halal, hingga program ketahanan keluarga di era modern.
Editor : SRTVRedaksi