Nganjuk, SRTV.CO.ID – Proyek rehabilitasi di SMK Nasional Nganjuk yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp 1,413 miliar tengah menjadi perbincangan.
Pasalnya terdapat dugaan penggunaan material berkualitas rendah usai dilakukan investigasi. Aktivis antikorupsi di Nganjuk menemukan adanya kayu yang dinilai tidak layak untuk konstruksi permanen.
Proyek yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini meliputi rehabilitasi 5 ruang kelas, ruang administrasi, ruang perpustakaan, dan 1 ruang laboratorium komputer.
Pekerjaan dijadwalkan berlangsung selama 90 hari, dimulai sejak 17 September 2025.
Dugaan ini diungkapkan Hamid Effendi, Aktifis Antikorupsi Nganjuk, menurutnya, temuan di lokasi menimbulkan kekhawatiran besar terhadap ketahanan bangunan yang baru direhabilitasi.
“Setelah kami masuk ke dalam dan kita lihat secara langsung, ternyata dari pembangunan itu menggunakan material yang berkualitas rendah,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Material yang dia perhatikan adalah penggunaan kayu jati yang berwarna putih dan masih dalam keadaan basah.
Menurutnya kondisi kayu jati ini berpotensi besar menimbulkan masalah serius di kemudian hari.
“Yaitu berupa kayu jati yang berwarna putih dan masih keadaan basah. Sehingga, setelah itu nanti dipasang, saya yakin itu nanti akan mengalami penyusutan dan berpotensi roboh dari pasangan yang baru,” jelasnya.
Bahkan SMK Nasional Nganjuk dilaporkan tidak memiliki siswa saat ini, memicu pertanyaan mengapa sekolah tersebut menerima bantuan revitalisasi sebesar ini.
Menanggapi hal tersebut, Hamid menjelaskan bahwa bantuan tersebut mungkin didasari status kepemilikan.
“Ya, mungkin karena ini milik pemerintah ya, masih diramut atau dirawat oleh pemerintah. Kemungkinan besar nanti ke depannya bisa digunakan lagi,” jelasnya.
Bantuan revitalisasi ini sendiri bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, dengan nilai pasti mencapai Rp 1.413.255.126.
Terkait dengan temuan ini, ia memastikan akan ada tindak lanjut serius. “Ya, dalam hal ini kami akan melakukan investigasi lebih lanjut,” tutupnya.
Dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar ini berpotensi menjadi kerugian negara, mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan dari APBN untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan vokasi. Publik menunggu hasil investigasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan kualitas dari proyek vital pendidikan di Nganjuk ini.
Reporter : Etna Laela
Editor : Inna Dewi Fatimah
