SURABAYA, SRTV.CO.ID – Insiden penilaian kontroversial pada Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial menuai kritik keras.
Pakar pendidikan sekaligus Dosen Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Mufarrihul Hazin, menilai peristiwa ini bukan sekadar kekhilafan teknis, melainkan kegagalan besar dalam meneladankan nilai-nilai konstitusi dan keadilan di hadapan generasi muda.
Kejadian yang terjadi pada 9 Mei 2026 itu disebutnya sebagai noda hitam yang mencoreng tujuan mulia ajang tersebut.
"Sangat ironis ketika sebuah ajang yang dirancang untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusi justru dinodai oleh praktik ketidakadilan yang sangat kasat mata. Juri di ajang ini bukan sekadar penilai, mereka adalah representasi dari tegaknya keadilan itu sendiri di mata para siswa," ujar Dr. Mufarrihul Hazin, tegas mengkritik sikap dewan juri.
Akademisi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Desa dan Daerah (Pusbangdesda) UNESA ini menyoroti dampak psikologis yang jauh lebih berbahaya bagi peserta didik. Ia menyebut dalih tersebut sebagai bentuk arogansi intelektual yang berpotensi merusak cara pandang anak bangsa terhadap sistem kelembagaan negara.
Menurutnya, pendidikan bertujuan membangun karakter jujur dan kritis, namun kejadian ini justru mengajarkan hal sebaliknya.
"Pendidikan kita sedang berupaya membangun karakter jujur dan kritis. Namun, ketika siswa menyajikan kebenaran dan juri justru menutup telinga, kita sedang menanamkan benih ketidakpercayaan terhadap sistem kelembagaan negara di benak anak didik kita," tegasnya yang juga menjabat Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Jawa Timur.
Meski mengapresiasi langkah MPR RI yang telah segera menonaktifkan juri dan pembawa acara terkait, Dr. Mufarrihul menegaskan tindakan itu belum cukup. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan sistemik, bukan sekadar mengganti individu, melainkan memperbaiki mekanisme penilaian agar lebih objektif, terukur, dan transparan. Hal ini penting agar subjektivitas atau kehendak pribadi tidak lagi merugikan prestasi dan kerja keras para siswa.
"Kita tidak boleh membiarkan mentalitas anak bangsa dirusak oleh sistem kompetisi yang cacat integritas. Pendidikan adalah instrumen kebenaran, dan jika kebenaran dipersalahkan hanya demi egoisme penguji, maka marwah pendidikan itu sendiri telah runtuh," kata Dr. Mufarrihul Hazin
Ia berharap peristiwa ini menjadi titik balik atau momentum penting bagi seluruh penyelenggara pendidikan dan lembaga negara. Pemilihan juri dan panitia harus jauh lebih selektif dan ketat, karena karakter penilai akan membentuk kualitas pemimpin masa depan. Kemenangan yang didapatkan melalui proses tidak adil, kata dia, tidak akan pernah melahirkan generasi yang berintegritas tinggi.
"Keadilan bagi siswa yang dirugikan harus dipulihkan, karena di atas piala dan piagam, ada harga diri intelektual yang harus kita jaga bersama," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
