DPRD Jombang Siap Panggil DLH dan Usut Tuntas Dalang Pembuangan Limbah B3 di Hutan Wonosalam

Kawasan hutan di Desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang, yang diduga tercemar pembuangan ilegal limbah B3 jenis biji aluminium hingga mengancam kelestarian tanaman kopi dan durian warga
Kawasan hutan di Desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang, yang diduga tercemar pembuangan ilegal limbah B3 jenis biji aluminium hingga mengancam kelestarian tanaman kopi dan durian warga

JOMBANG, SRTV.CO.ID – Pembuangan material yang diduga kuat merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan hutan Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, memicu reaksi keras dari parlemen daerah.

Komisi C DPRD Jombang menjadwalkan pemanggilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang untuk membongkar rantai distribusi hingga legalitas perusahaan penghasil limbah tersebut.

"Senin DLH akan kita panggil, Komisi C, untuk menjelaskan bagaimana kok ada limbah B3 bisa dibuang sembarangan," ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Jombang, Taufiqi Fakkarudin Assilahi atau yang akrab disapa Gus Fiqi, Sabtu (21/11/2026).

Politikus PPP tersebut menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti sebatas pembersihan material di lokasi kejadian.

Penelusuran menyeluruh wajib dilakukan untuk menyeret seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengelolaan limbah, mulai dari eksekutor di lapangan, pemilik armada pengangkut, penyedia jasa transportasi, hingga pabrik yang memproduksi limbah tersebut.

"Harus jelas siapa yang melakukan, siapa yang membuang, truk itu milik siapa, dan limbah itu berasal dari pabrik mana," tegas Gus Fiqi.

Lebih lanjut, Komisi C membuka peluang untuk turut menghadirkan pihak perusahaan dalam forum RDP apabila DLH telah mengantongi identitas pemilik usaha yang berkaitan dengan temuan di Wonosalam.

Namun, jika identitas pelaku usaha belum terungkap, rapat perdana akan difokuskan untuk membedah hasil penyelidikan awal dan progres penanganan dari pihak dinas.

"Termasuk kelengkapan izin usaha dan keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah," tambah dewan muda ini saat menyoroti perlunya perluasan pemeriksaan ke aspek legalitas operasional pabrik.

Gus Fiqi menekankan bahwa setiap pelaku usaha wajib tunduk pada regulasi pengelolaan limbah sebelum menjalankan aktivitas produksi.

Apabila dalam penyelidikan ditemukan perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi atau mengabaikan kewajiban pengolahan limbah.

Ia mendesak agar operasional pabrik tersebut segera dihentikan sementara sampai tanggung jawab hukum dan pemulihan lingkungannya tuntas.

"Minimal Komisi C harus tahu siapa yang membuang sembarangan dan apakah usahanya berizin atau tidak. Kalau memang tidak ada izinnya, ditutup saja agar diselesaikan dulu tanggung jawabnya," tandasnya.

Meski menyadari bahwa karakteristik limbah B3 sangat berbahaya dan tidak bisa diperlakukan layaknya sampah domestik, Komisi C belum menetapkan rekomendasi sanksi resmi.

Sikap kelembagaan dewan baru akan dirumuskan secara matang setelah mendengarkan paparan komprehensif dari DLH pada pertemuan Senin nanti.

"Ini alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap bahaya pencemaran lingkungan. Dampaknya bahkan bisa lebih fatal. Selain merusak ekosistem, juga menyangkut keselamatan jiwa warga setempat," ucap Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Kartiyono, menanggapi temuan limbah biji aluminium yang mengancam komoditas kopi dan durian di kawasan tersebut.

Kartiyono juga menyoroti rekaman video viral yang memperlihatkan iring-iringan truk pengangkut limbah berbahaya di media sosial.

Ia mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak tegas tanpa pandang bulu, serta mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan struktur pemerintahan di tingkat bawah hingga kejadian tersebut lolos dari pantauan.

"Kalau tidak ada aktivis yang bergerak, masak ya akan dibiarkan saja? Padahal kita punya struktur pemerintah sampai tingkat desa dan juga aparat hukum. Kok bisa itu terjadi? Lalu selama ini ke mana saja mereka?" cetus Kartiyono.

Fraksi PKB menuntut agar kasus pencemaran ini diusut sampai ke akar-akarnya dengan menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Kartiyono menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian alam Jombang dari praktik kejahatan lingkungan.

"Ndak rela saya kalau Bumi Jombang dijadikan lumbung limbah berbahaya," tutupnya.

Sebelumnya, kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Camat Wonosalam, Yudha Asmara, yang mencatat bahwa tanaman kopi dan durian menjadi vegetasi yang paling nyata terdampak paparan limbah di kawasan hutan.

Ia memperingatkan adanya ancaman serius bagi kesehatan warga apabila hasil panen dari pohon yang terkontaminasi tetap dikonsumsi maupun jika uap limbah terhirup langsung.

"Di hutan itu banyak kopi, banyak durian, banyak tumbuh-tumbuhan yang terdampak. Ini nanti kalau buahnya dikonsumsi bisa masuk ke tubuh kita. Terus kalau dihirup juga bisa bikin pusing dan sedikit sesak napas," pungkasnya

Editor : SRTVRedaksi