NGANJUK, SRTV.CO.ID - Anang Hartoyo, seorang pakar dan praktisi hukum asal Nganjuk, menilai bahwa isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ramai diperbincangkan di media sosial harus disikapi secara bijak dari sudut pandang penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, dalam mengkaji dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, perlu diperjelas siapa yang melakukan penyadapan.
"Atas dasar kewenangan apa tindakan tersebut dilakukan, apa tujuannya serta untuk siapa hasil penyadapan digunakan," ujar Anang saat memberikan pandangannya. Sabtu (14/11/2026)
Persoalan ini lantas memicu perdebatan publik terkait legitimasi tindakan serta ancaman sanksi yang mengaturnya dalam sistem perundang-undangan nasional yang berlaku saat ini.
"Namun, penyadapan terhadap komunikasi elektronik yang bersifat pribadi atau tidak untuk konsumsi publik dan dilakukan secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana," tambahnya guna memperjelas batasan hukum.
Regulasi terkait perlindungan informasi privat tersebut telah diatur secara tegas untuk mencegah tindakan spionase atau peretasan komunikasi yang melanggar hak privasi warga negara maupun pejabat negara.
"Hal itu merujuk Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan penyadapan secara melawan hukum terhadap transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik," urainya lebih lanjut.
Kendati demikian, aparat penegak hukum tetap memiliki diskresi khusus apabila tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan investigasi resmi yang dilandasi oleh undang-undang.
"Hukum juga memberikan pengecualian terhadap penyadapan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang sah, misalnya untuk kepentingan penyelidikan atau penegakan hukum. Namun, jabatan seseorang tidak secara otomatis membenarkan tindakan penyadapan. Setiap tindakan tetap harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Anang.
Di sisi lain, muncul spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan insiden tersebut dengan dugaan tindak pidana makar, yang langsung ditepis oleh praktisi hukum tersebut.
Terkait kemungkinan dugaan penyadapan tersebut masuk dalam kategori makar, Anang menegaskan bahwa hal itu tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan adanya dugaan penyadapan
Proses pembuktian hukum pidana tentu memerlukan rangkaian penyelidikan mendalam guna menemukan korelasi nyata antara perbuatan penyadapan dan niat menggulingkan pemerintahan.
"Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 193 KUHP mengatur ketentuan mengenai makar dengan unsur dan tujuan perbuatan yang berbeda. Karena itu, penyidik perlu menemukan bukti yang menunjukkan adanya niat, tujuan, serta persiapan tindakan yang mengarah pada makar," paparnya.
Penyebaran konten digital tanpa verifikasi yang valid juga dinilai berbahaya dan berpotensi menjerat penyebarnya ke dalam jerat hukum terpisah akibat pelanggaran undang-undang ITE
Editor : SRTVRedaksi
