NGANJUK, SRTV.CO.ID – Suasana politik akar rumput di Kabupaten Nganjuk mulai menghangat menyongsong Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan resmi berlangsung pada 11 Februari 2027 di 234 desa. Baik petahana (incumbent) maupun wajah baru kini makin intensif menyiapkan strategi.
"Di berbagai desa yang ada di Nganjuk, terpantau desas-desus para tokoh masyarakat sedang membicarakan dan menyebut nama-nama calon di desanya masing-masing. Peta persaingan perebutan kursi kepala desa sudah menghangat, bahkan dana desa yang minim tidak menjadi halangan bagi peminat calon kades di tahun 2027," ungkap Bopo, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Sabtu (10/10/2026)
Dari total 234 desa yang akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini, konstelasi politik dinilai sebagai ajang "adu nyali" yang sengit.
Kepala desa petahana dipastikan masih memiliki ruang dan regulasi untuk kembali mencalonkan diri bertarung dengan wajah baru.
"Dengan ditambahnya masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, hal ini membuat calon kades pemula menjadi sangat bersemangat untuk pengabdian jangka panjang di desa," ujar Bopo menambahkan.
Antusiasme para bakal calon kades (bacakades) diprediksi makin melambung tinggi karena dua faktor strategis. Selain perpanjangan masa jabatan, kades terpilih pada Pilkades 2027 mendatang juga memiliki kewenangan untuk mengisi formasi perangkat desa yang saat ini sedang kosong.
"Selain tambahan jabatan 8 tahun, kades yang terpilih di Pilkades 2027 juga bisa mengisi perangkat desa yang sedang kosong. Kemungkinan besar dengan dua harapan besar itu, baik petahana maupun pemula jauh lebih semangat untuk mencalonkan diri," tegas Bopo.
Gerak cepat dan manuver taktis pun sudah tampak di lapangan. Di sejumlah wilayah, pergerakan masyarakat bahkan sudah bergulir sejak pertengahan 2026 melalui penggalangan dukungan swadaya oleh elemen masyarakat, tokoh agama, hingga badan otonom (Banom) keagamaan.
Di tingkat administratif, beberapa desa juga mulai mencicil langkah persiapan, seperti menggelar Musyawarah Desa (Musdes) guna membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa demi menjaga stabilitas dan netralitas.
"Pesan kami, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga ormas adalah tetap jaga kondusivitas. Ingat prinsip 'duit polah, konco panggah' agar persaudaraan tetap terjaga, dan tidak terbelah," pungkas Bopo.
Editor : SRTVRedaksi
