JEMBER,SRTV.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jember menyoroti serius insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menimpa belasan siswa TK dan PAUD.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi, menegaskan bahwa pemerintah daerah berpihak kepada para korban dan meminta kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut Fauzi, fakta adanya korban dan ini menyatakan terdapat persoalan pada proses di bagian hulu atau sistem operasional yang harus segera dievaluasi.
Meski demikian, ia menekankan bahwa proses teknis dan investigasi tetap diserahkan kepada pihak berwenang dan tim terkait.
“Faktanya memang ada korban. Itu yang menjadi perhatian utama kami. Artinya ada sesuatu yang harus dibenahi dari sisi hulunya,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Kamis 21 Mei 2026.
Ia menyampaikan, Bupati Jember telah meminta agar ada langkah tegas sekaligus bentuk keberpihakan kepada masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah, kata dia, juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban maupun keluarga korban atas insiden tersebut.
“Bupati berpihak kepada korban. Beliau meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, serta meminta kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi,” katanya.
Fauzi mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi internal, sejauh ini belum pernah ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember yang dikenai penghentian operasional permanen.
Namun, ia menilai aspek keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama dibanding target jumlah operasional layanan.
Menurut dia, keberadaan Satgas hanya sebatas memberikan rekomendasi, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, ia meminta seluruh unsur teknis bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
“Nanti akan saya rekomendasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan (BGN) apakah perlu disuspensi atau tidak. Tetapi faktanya sudah ada korban, berarti ada masalah yang harus dibenahi,” terangnya.
Ia mengungkapkan, jika korban ini telah mengkonsumsi MBG dan ini menjadi langkah awal dalam melakukan investigasi.
“Kalau setelah makan lalu keluar dalam bentuk keracunan, tentu ada hubungan yang perlu ditelusuri. Untuk memastikan secara detail, biarlah dilakukan riset oleh pihak teknis,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan rekomendasi awal tidak harus menunggu hasil riset selesai sepenuhnya. Menurutnya, langkah cepat tetap diperlukan agar persoalan tidak meluas dan menjadi paradoks di tengah rencana pengembangan program MBG di Jember.
Ia juga menyinggung kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ke Jember, yang sebelumnya menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu proyek percontohan nasional.
Karena itu, munculnya insiden justru dianggap bertolak belakang dengan target penguatan program.
“Ketika Jember diproyeksikan menjadi pilot project nasional, tetapi muncul peristiwa seperti ini, tentu menjadi paradoks yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Fauzi menambahkan, dalam penanganan persoalan semacam ini perlu ada langkah pendisiplinan agar kejadian serupa tidak menular ke unit layanan lainnya.
Ia menyebut laporan masyarakat melalui sejumlah kanal pengaduan juga menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah.
Selain dugaan keracunan, pihaknya turut menyoroti aspek keselamatan dapur MBG setelah ditemukan indikasi penempatan gas di ruang tertutup. Menurut Fauzi, tabung gas semestinya ditempatkan di area terbuka guna meminimalkan risiko kebakaran.
“Saya menemukan ada gas berada di tempat tertutup. Seharusnya menurut saya diletakkan di ruang terbuka. Apa pun alasannya, kalau ada kebocoran gas tentu berpotensi memicu kebakaran,” ujarnya.
Terkait legalitas dan perizinan dapur, Imam Fauzi mengaku masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut bersama tim satgas karena persoalan tersebut bersifat teknis dan membutuhkan pendalaman data.
“Saya masih akan mengecek terkait perizinannya bersama tim satgas lainnya,” katanya.
Sementara itu, mengenai kualitas bahan pangan di dapur MBG, ia menyebut bahan makanan kering secara umum dalam kondisi baik. Namun, evaluasi terhadap kualitas makanan siap konsumsi tetap akan dilakukan lebih lanjut untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Editor : SRTVRedaksi
