MOJOKERTO, SRTV.CO.ID - Mutasi jabatan empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berbuntut polemik. Kuasa hukum perangkat desa menilai penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 menyimpan sejumlah kejanggalan administrasi hingga dugaan penyalahgunaan wewenang.
Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah adanya dua SK dengan nomor identik, yakni Nomor 52 yang masing-masing diterbitkan untuk Muklasin dan Imam Bukhori.
Kuasa hukum perangkat desa, Syarahuddin atau Bang Reza mengatakan SK mutasi tersebut bersifat individual, bukan keputusan kolektif. Karena itu, setiap keputusan seharusnya memiliki nomor administrasi berbeda.
"Ada kesamaan nomor SK miliknya Muklasin dan Imam Bukhori, sama-sama nomor 52," ungkap Bang Reza saat diwawancarai srtv.co.id, Sabtu (21/11/2026).
Dia menilai kesamaan nomor tersebut menjadi persoalan serius dalam tata administrasi pemerintahan. Terlebih, kedua SK itu merupakan dokumen keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur objek berbeda.
"Ini SK-nya kan individu, bukan kolektif. Tapi temuan kami kok nomornya sama. Kan aneh, masa administrasi pemerintahan seperti ini," terangnya.
Tak hanya soal penomoran, ia juga menyoroti perbedaan dokumen rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan SK mutasi.
Bahkan, Bang Reza menyebut rekomendasi untuk Muklasin berasal dari Bupati, sedangkan perangkat desa lainnya menggunakan rekomendasi sekretaris daerah.
"Surat rekomendasi berbeda antara milik Muklasin dan yang lain. Yang milik Muklasin surat rekomendasi dari bupati, sedangkan yang lain rekomendasi dari sekda," paparnya.
Menurut Bang Reza, persoalan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan seluruh tahapan mutasi telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihaknya juga mempersoalkan alasan dilakukannya mutasi. Sebab, sebelum kebijakan tersebut diterbitkan, kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal disebut hanya satu posisi.
Padahal, mutasi antar perangkat desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
"Mekanisme mutasi semestinya diawali musyawarah antara kepala desa dan perangkat desa, dilanjutkan pernyataan kesanggupan perangkat yang bersangkutan, rekomendasi camat, hingga rekomendasi bupati sebelum kepala desa menerbitkan SK," terangnya.
Bang Reza juga menilai rotasi jabatan tersebut justru menimbulkan persoalan baru karena memunculkan kekosongan pada posisi strategis, yakni sekretaris desa.
"Bahwa sampai saat ini klien kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan dengan baik, disiplin, dan tanpa adanya catatan pelanggaran kinerja," tegasnya.
Atas sejumlah keberatan tersebut, pihak kuasa hukum meminta Kepala Desa Brangkal mencabut SK mutasi dan mengembalikan keempat kliennya ke jabatan semula.
Polemik mutasi empat perangkat Desa Brangkal kini menjadi persoalan administrasi sekaligus hukum yang masih dipersoalkan pihak perangkat desa dan dibantah pemerintah desa.
"Kemudian mencabut surat keputusan Kepala Desa Brangkal dan mengembalikan klien kami ke jabatan semula," pungkasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Brangkal membantah tudingan bahwa proses mutasi perangkat desa dilakukan secara sewenang-wenang.
Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, menyatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan kepala desa dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Dalam surat jawaban atas keberatan yang dilayangkan kuasa hukum empat perangkat desa pada 10 November 2026, Nur Ely mengacu pada Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto UU Nomor 3 Tahun 2024.
"Mutasi adalah wewenang Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Jo UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, termasuk melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa," jelas Nur Ely.
Dia juga memastikan proses mutasi telah melalui tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 juncto Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018.
"Mutasi ini telah melalui musyawarah, rekomendasi Camat Sooko, dan rekomendasi Bupati Mojokerto, kemudian diterbitkan SK Mutasi dan dilaksanakan pelantikan pada 9 November 2026," tegasnya.
Editor : SRTVRedaksi