Darurat Miras hingga Kekerasan Seksual Pelajar, PMII Jombang Desak Polisi Sikat Pemasok sampai Akarnya

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jombang saat mendatangi Kapolres Jombang AKBP Yanto Mulyanto P di Mapolres Jombang
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jombang saat mendatangi Kapolres Jombang AKBP Yanto Mulyanto P di Mapolres Jombang

JOMBANG, SRTV.CO.ID - Jajaran PC PMII Jombang mendatangi kepolisian untuk mendesak pembongkaran jaringan pemasok miras hingga ke akar-akarnya, sekaligus menyerahkan rekomendasi perlindungan perempuan dan anak. Suara keprihatinan ini atas maraknya peredaran miras hingga kekerasan seksual yang menyasar generasi muda bergema di Mapolres Jombang.

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, namun salah satu persoalan yang menjadi sorotan mengenai dugaan pemaksaan konsumsi miras terhadap siswa sekolah dasar di Kecamatan Sumobito menjadi alarm serius bahwa zat terlarang itu tak boleh menyentuh lingkungan anak-anak.

Sekretaris Umum PC PMII Jombang, Ali Zaenal Abidin, meminta kepolisian tidak hanya menyasar penjual di tingkat bawah, tetapi juga membongkar jaringan pemasok miras hingga ke distributor. 

"Persoalan miras harus ditangani dari hulu agar peredarannya tidak terus menjangkau kalangan pelajar dan generasi muda," ungkap Ali sapaan akrabnya saat diwawancarai wartawan, Rabu (18/11/2026).

Selain miras, PMII juga menyoroti aksi bentrokan dan anarkisme konvoi pemuda di jalan raya, termasuk insiden di wilayah Kecamatan Mojoagung pada akhir pekan sebelumnya. Ali menilai perilaku tersebut bukan sekadar persoalan ketertiban lalu lintas, melainkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan umum.

"Kami menyampaikan risalah kebijakan secara langsung kepada Bapak Kapolres sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial mahasiswa terhadap situasi Jombang terkini," imbuhnya.

PMII juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan narkotika oleh pengemudi kendaraan berat. Mereka mendorong kepolisian mengintensifkan tes urine secara acak terhadap sopir angkutan berat yang melintas di jalur arteri. Desakan ini berkaitan dengan kecelakaan maut di kawasan Ringroad Mojoagung yang diduga melibatkan pengemudi di bawah pengaruh sabu.

Ali menegaskan, rekomendasi tersebut bukan sekadar kritik terhadap kepolisian. PMII juga menawarkan keterlibatan kader untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman. Kadernya siap berkontribusi dalam pengawasan sosial, edukasi masyarakat, serta mengawal penegakan hukum.

"Sebanyak 1.227 anggota dan kader PMII di seluruh Kabupaten Jombang siap bergerak mengawal dan ikut berkontribusi nyata demi kebaikan Jombang," jelas Ali.

Sementara itu, Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Jombang, Nina Fatmawati, menilai rentetan kasus persetubuhan, pencabulan terhadap anak, hingga penyebaran konten asusila tanpa persetujuan melalui media elektronik membutuhkan penanganan serius. Ia juga menyebutkan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam setiap proses penegakan hukum.

"KOPRI PC PMII Jombang memandang situasi perlindungan perempuan dan anak di Jombang saat ini berada pada fase darurat. Rentetan kasus persetubuhan, pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga penyebaran konten asusila non-konsensual di media sosial harus disikapi dengan penegakan hukum yang berpihak penuh pada korban," tegasnya.

Dia meminta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jombang mengoptimalkan penerapan ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai unsur perkara. Nina mengingatkan agar penyelesaian damai tidak dijadikan jalan pintas yang justru merugikan korban kekerasan seksual.

"Kami menegaskan agar tidak ada praktik restorative justice atau penyelesaian damai yang merugikan korban pada kasus kekerasan seksual," tegasnya.

KOPRI menyatakan siap membuka kanal pengaduan serta berkolaborasi dengan kepolisian melalui program Satgas Polisi Jogo Sekolah. Program tersebut diharapkan bisa menjadi sarana edukasi bagi pelajar mengenai pencegahan kekerasan seksual dan literasi digital.

Selain itu, berbagai tuntutan tersebut dituangkan dalam dokumen Risalah Kebijakan berjudul 'Menjaga Marwah Kota Santri: Sinergi Pengamanan Berbasis Komunitas, Perlindungan Perempuan-Anak, dan Keselamatan Ruang Publik di Kabupaten Jombang.

"Dokumen yang kita serahkan kepada Kapolres Jombang itu memuat enam rekomendasi kebijakan berdasarkan pemetaan mahasiswa terhadap persoalan keamanan dan sosial di Jombang," tungkasnya.

Kapolres Jombang, AKBP Yanto Mulyanto P. mengapresiasi kedatangan jajaran PC PMII, dan menyambut baik kepedulian mahasiswa yang turut memberikan masukan terkait persoalan keamanan dan sosial di wilayah Jombang.

"Kami di Polres Jombang terbuka terhadap dialog dan berbagai rekomendasi dari elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif," pungkas Kapolres AKBP Yanto.

Dalam kesempatan tersebut, PMII turut menyampaikan rencana pembentukan Lembaga Bantuan Hukum PC PMII Jombang. Meski belum resmi terbentuk, perangkat kelembagaan LBH tersebut tengah dipersiapkan untuk dibahas dan disahkan dalam Konferensi Cabang mendatang.

Editor : SRTVRedaksi