Sertifikat Rumah Warga Jombang Dibalik Nama Teman & Jadi Jaminan Hutang, Kini Diteror Tagihan Macet

Reporter : Taufiqur Rachman
Ilustrasi sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa

JOMBANG, SRTV.CO.ID - Nasib malang menimpa warga Desa Pulo Lor, Kecamatan /Kabupaten Jombang berinisial DKP (34). Rumah yang dibelinya susah payah itu diduga sengaja dibalik nama oleh temannya, lalu dijadikan jaminan hutang di bank hingga kredit macet dan penagihan senilai Rp 425 juta pun datang.

Dari keterangan korban DKP menceritakan, awalnya ia berencana menjual aset tanah dan rumah seluas 200 meter persegi miliknya di Jalan Gubernur Suryo seharga Rp700 juta. Ia kemudian meminta bantuan teman sekolahnya, AY, yang saat itu menjabat sebagai mantri di salah satu bank pelat merah.

"Saya sampaikan, kalau ada pembeli tolong dicarikan. Kalaupun belum ada, saya minta tolong diagunkan ke bank karena saya butuh dana Rp300 juta," ujar warga Desa Pulo Lor saat diwawancarai awak media, Jumat (20/11/2026).

Alih-alih diproses atas nama pemilik aset, AY menyarankan agar pengajuan kredit dilakukan menggunakan nama pihak ketiga berinisial AR, yang juga teman sekolah DKP. Sebab, data riwayat perbankan DKP kurang baik sehingga tidak bisa untuk pengajuan kredit.

Tepat pada tanggal 6 November 2023, staf notaris berinisial A, yang merupakan staf pada Kantor Notaris berinisial S di Pare, Kabupaten Kediri, mendatangi kediaman DKP untuk proses penandatanganan Ikatan Jual Beli sebagai syarat administrasi. Berkas tersebut kemudian dititipkan melalui mantri bank berinisial I.

"Sejak penandatanganan itu, saya tidak pernah lagi dilibatkan atau diberi kabar mengenai proses perpankan," pekiknya.

Kejanggalan baru terungkap pada awal 2024. Saat DKP menanyakan kejelasan pengajuan kreditnya, pihak bank menyatakan bahwa pinjaman atas nama AR telah cair pada Oktober 2023.

"Ternyata yang dicairkan di Bank Jatim Pare sebesar Rp 500 juta. Padahal kebutuhan saya hanya Rp 300 juta, jadi dinaikkan Rp 200 juta tanpa sepengetahuan saya. Dari pencairan Rp500 juta itu, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun," tegasnya.

Ibarat jatuh tertimpa tangga, setelah aset tanah dan bangunan rumah DKP berbalik nama ke AR, kini kredit di bank macet. Pihak bank melayangkan penagihan senilai kurang lebih Rp 425 juta terkait objek agunan tersebut pada tahun 2024. 

Atas hal itu, korban ini mengaku sempat berencana menempuh jalur hukum pada 2024, namun urung dilakukan setelah pelaku berjanji akan menyelesaikan kewajibannya secara kekeluargaan.

Upaya mediasi pun telah digelar pada 2025 dengan mempertemukan DKP, AY, serta AR, namun hingga kini belum ada titik terang maupun itikad baik pengembalian. Sebab itu, DKP kini memilih jalur hukum untuk meminta haknya kembali.

"Karena tidak ada kejelasan akhirnya saya memilih jalur hukum. Keinginan saya cuma satu, sertifikat tanah dan rumah itu bisa balik semula atas nama saya," terang DKP.

Hingga kini, DKP masih berjuang untuk mengembalikan hak miliknya. Ia berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan sertifikat tanah serta rumahnya bisa kembali atas namanya.

Sementara itu, Kasus DKP kini didampingi advokat Yesaya Yoga dari Firma Hukum Yesaya & Partners. Pihaknya telah membuat laporan polisi ke Polres Kediri pada 29 Juni 2026. 

Menurutnya, klien DKP melaporkan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli yang dikeluarkan oleh notaris. Akta jual beli inilah yang menjadi cikal bakal sertifikat tanah milik DKP berbalik nama ke atas nama temannya AR, lalu dijadikan jaminan kredit di bank milik pemerintah di Pare, Kediri.

"Kami telah membuat laporan polisi ke SPKT perihal dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik (Notariil)," pungkas Yesaya.

Editor : SRTVRedaksi

Hukum
Berita Terpopuler
Berita Terbaru