Berita  

Petirtaan Sumberbeji Diduga Terhubung ke Struktur Kedaton Kuno, Sejarawan Minta Penelitian Dipercepat

Petirtaan Sumberbeji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. (Foto Dokumen Lingkarwilis)

Jombang, SRTV.CO.ID – Situs Petirtaan Sumberbeji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, kembali menjadi perhatian para pegiat sejarah. Lokasi yang kini ramai dikunjungi wisatawan itu diduga memiliki keterkaitan dengan struktur penting masa Majapahit, mulai dari kompleks candi hingga pusat kekuasaan (kedaton).

Pemerhati sejarah Jombang, Arif Yulianto atau Cak Arif, menyebut Petirtaan Sumberbeji berada di antara titik penting peninggalan Majapahit. Di sebelah selatan terdapat Candi Rimbi, sedangkan di bagian utara berdiri Dusun Kedaton.

“Candi Rimbi berada di selatan Sumberbeji, sementara utaranya adalah Dusun Kedaton,” ujarnya, Senin (1/12). Candi Rimbi diyakini sebagai tempat pendarmaan Tribuana Tunggadewi, penguasa Majapahit bergelar Bhre Kahuripan. Adapun wilayah Kedaton di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, kerap memunculkan temuan arkeologis.

“Sejak 2016 banyak ditemukan artefak seperti bata, gerabah, dan material lain yang diduga berasal dari masa Majapahit,” lanjutnya. Ia juga mencatat laporan warga di desa berbatasan langsung, Sugihwaras, yang mengaku pernah menemukan tameng kuno namun kembali menguburnya.

Selain temuan artefak, karakter tanah di kawasan tersebut menunjukkan lapisan sedimen dengan material vulkanik yang diperkirakan terbawa aliran Kali Konto akibat erupsi Gunung Kelud.

Pegiat sejarah Jombang lainnya, Isma Hakim, menilai penelitian komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan hubungan antar situs tersebut. “Harus ada riset mendalam untuk memetakan apakah Petirtaan Sumberbeji berkaitan dengan toponim Kedaton,” tegasnya.

Isma menyebut kepastian fungsi Dusun Kedaton menjadi pertanyaan utama yang harus dijawab. “Apakah benar wilayah itu pernah menjadi pusat keraton? Jika ya, keraton apa—Kahuripan, Majapahit, atau yang lain?” katanya.

Ia menegaskan pengungkapan sejarah lokal tidak bisa hanya mengandalkan komunitas masyarakat. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan penelitian dilakukan secara ilmiah dan terarah.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui lembaga yang memiliki otoritas dan sumber daya,” pungkasnya.***

Reporter: Agung Pamungkas
Editor: AMS

Exit mobile version