KEDIRI, SRTV.CO.ID — Keterlambatan penyelesaian pembangunan Pasar Ngadiluwih menuai sorotan dari Komisi III DPRD Kabupaten Kediri. Proyek yang sesuai kontrak seharusnya rampung pada akhir Desember 2025 tersebut hingga kini belum juga tuntas di lapangan.
Komisi III menilai keterlambatan tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Apabila kekurangan tenaga kerja menjadi kendala utama, pihak kontraktor dinilai perlu segera menambah jumlah pekerja agar pekerjaan yang belum tersentuh dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, H. Totok Minto Laksono, menegaskan bahwa kontraktor harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut. Menurutnya, Pasar Ngadiluwih memiliki peran vital sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan harus segera dapat dimanfaatkan oleh para pedagang.
“Ini proyek besar dan harus diselesaikan tepat waktu. Jika tenaga kerja kurang, harus ditambah. Kontraktor maupun pengawas juga seharusnya hadir setiap hari untuk memantau langsung progres pekerjaan,” tegas Totok.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp23 juta per hari kepada kontraktor sebagai konsekuensi atas keterlambatan penyelesaian proyek.
Politisi senior Partai Gerindra tersebut meminta Pemkab Kediri terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pembangunan Pasar Ngadiluwih. Menurutnya, kontraktor seharusnya memiliki perencanaan kerja yang matang, terukur, dan sistematis agar target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal.
“Saya mendukung penuh pemberian denda Rp23 juta per hari. Ini harus menjadi pembelajaran agar kontraktor tidak main-main dalam mengerjakan proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Pembangunan harus segera diselesaikan tanpa alasan lagi,” pungkasnya.***
Reporter: Bakti Wijayanto
Editor: AMS
