PATI, SRTV.CO.ID – Ketegangan mewarnai aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati. Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pati (Plt Sekda Pati), Riyoso, terekam dalam sebuah video sedang adu mulut dengan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Selasa (5/8/2025).
Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat suasana panas di sekitar Alun-Alun Pati. Massa aksi memprotes penyitaan barang hasil donasi oleh Satpol PP, seperti air mineral dan logistik aksi lainnya, yang dikumpulkan dari masyarakat untuk mendukung demonstrasi.
Kericuhan bermula saat petugas Satpol PP berusaha membubarkan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan massa di sekitar area aksi. Massa tidak terima dan mengejar truk Satpol PP yang membawa dus-dus berisi donasi. Beberapa peserta aksi bahkan melemparkan kembali barang sitaan tersebut dari atas truk sambil meneriakkan protes keras.
Warga Batu Temukan Lansia Membusuk di Dalam Rumah, Diduga Meninggal Beberapa Hari
Adu argumen pun pecah ketika perwakilan massa mendatangi Plt Sekda Pati, Riyoso, yang saat itu berada di lokasi. Dengan nada tinggi, seorang koordinator lapangan menyampaikan kekecewaannya atas tindakan aparat.
“Apa salah kami apa, kami di sini mau menyalurkan aspirasi. Jangan semena-mena. Aku tidak takut,” ucap salah satu orator aksi dengan suara lantang kepada Riyoso.
Aksi ini merupakan respons atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBB hingga 250 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam hasil rapat intensifikasi pajak yang digelar di Kantor Bupati Pati bersama camat serta Pasopati (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati). Tujuan dari rapat tersebut adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perpajakan.
Menurut situs resmi Humas Pemkab Pati, Bupati Sudewo menyebut bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 tahun 2025 merupakan langkah strategis guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Pati. Ia juga membandingkan tingkat pendapatan pajak di Pati yang dinilai masih tertinggal dibanding daerah tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang.
Namun, penjelasan tersebut tidak meredam keresahan publik. Sebaliknya, gelombang penolakan terus meluas, baik secara langsung di lapangan maupun di media sosial. Tagar-tagar penolakan terhadap PBB dan nama Bupati Sudewo sempat menjadi trending topic lokal, menunjukkan tingginya respons masyarakat terhadap kebijakan ini.
Massa aksi dijadwalkan akan kembali turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus 2025, untuk menggelar unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat kecil.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
