NGANJUK, SRTV.CO.ID – Upaya pencegahan korupsi di tingkat desa terus digencarkan. Kejaksaan Negeri Nganjuk menggelar kegiatan penyuluhan hukum bertajuk "Jaga Desa" di Pendopo Kecamatan Kertosono, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan mendampingi aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan aset agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Program Penyuluhan Hukum dalam rangka Jaga Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta mengedukasi aparat desa dalam administrasi yang benar sesuai hukum,” ujar Muhammad Ryan Kurniawan, Kasubsi I Inteijen Kejaksaan Negeri Nganjuk
Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran Kejaksaan, perwakilan Bagian Hukum Pemkab Nganjuk, serta perangkat dari empat Kecamatan, yaitu Baron, Kertosono, Jatikalen, dan Patianrowo.
Kehadiran para perangkat menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa.
“Tujuan utamanya adalah mencegah tindak pidana korupsi, mengawal penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran, dan meminimalisir risiko hukum bagi perangkat desa,” jelas Ryan menegaskan fungsi utama dari program inisiatif preventif tersebut.
Ryan juga menjelaskan bahwa program ini memiliki beberapa fungsi strategis. Mulai dari pendampingan hukum (legal assistance) berupa konsultasi teknis, edukasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi tata kelola bersama BPD, hingga monitoring dan evaluasi dokumen penggunaan dana.
“Kami juga menerapkan real time monitoring yang didukung teknologi untuk memantau pengelolaan keuangan desa secara langsung. Dan ini salah satu program kecamatan yang nantinya akan disosialisasikan lebih lanjut hingga ke tingkat desa,” tambahnya.
Dengan adanya program "Jaga Desa" ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara kejaksaan dan pemerintah desa, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan bersih, amanah, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Editor : SRTVRedaksi
