NGANJUK, SRTV.CO.ID – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi dua kekosongan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk hingga kini masih tertahan. Kursi tersebut merupakan peninggalan mendiang Harianto dari Fraksi Partai Demokrat yang wafat pada 4 Maret 2026 serta mendiang H. Herry Widianto dari Fraksi Partai NasDem yang berpulang pada 8 Oktober 2026 lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memproses mekanisme PAW karena masih menanti usulan resmi dari partai politik pengusung kedua almarhum.
“Sampai hari ini kita masih menunggu permohonan dari masing-masing partai, dan sampai hari ini DPRD belum menerima surat dari masing-masing partainya,” ujar politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Mas Tatit tersebut, Jumat (13/11/2026).
Kekosongan dua kursi legislatif ini melibatkan dua partai besar di Kota Angin menyusul kepergian kedua politisi senior tersebut di tengah masa pengabdian mereka tahun ini. Pihak sekretariat dewan memastikan bahwa seluruh tahapan hukum administrasi tetap harus berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku sebelum pelantikan pengganti dilakukan.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kepastian dua fraksi yang tengah dinantikan dokumen pengajuannya, Mas Tatit membenarkan bahwa proses tersebut menyasar Partai Demokrat dan Partai NasDem.
“Iya, ada dua, dari NasDem dan dari Demokrat, kita masih nunggu dari surat masing-masing partainya itu,” imbuhnya menegaskan.
Meskipun salah satu kursi telah kosong sejak bulan Maret lalu, pimpinan dewan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah sepihak tanpa adanya pengajuan tertulis.
Seluruh berkas administratif baru akan diproses secara cepat oleh jajaran pimpinan legislatif setelah dokumen resmi mendarat di meja sekretariat DPRD.
Mas Tatit menjamin bahwa pihak legislatif tidak akan menghambat jalannya pergantian anggota dewan apabila persyaratan formal dari pengurus partai sudah terpenuhi.
“Setelah itu nanti pasti akan kita proses kalau sudah surat masuk dari masing-masing partai,” jelas Mas Tatit.
Sebagai lembaga yang bersifat pasif dalam penunjukan kader pengganti, DPRD Kabupaten Nganjuk kini menyerahkan sepenuhnya percepatan proses tersebut kepada internal masing-masing partai politik.
Keputusan mengenai siapa sosok pengganti yang berhak duduk di kursi parlemen sepenuhnya menjadi hak prerogatif partai pengusung.
Menutup keterangannya, Mas Tatit kembali menekankan bahwa pihaknya hanya tinggal menunggu langkah konkret dari jajaran pengurus partai terkait untuk menindaklanjuti kekosongan tersebut.
“Ya tunggu surat dari masing-masing yang menugaskan, yang menugaskan siapa? Partai, siap, saya tunggu itu,” pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
