NGANJUK, SRTV.CO.ID — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan apresiasi mendalam atas langkah cepat Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang langsung mengunjungi makam dan museum pahlawan buruh, Marsinah, di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada awal masa jabatannya. Sabtu (17/10/2026)
"Ya, kami sangat mengapresiasi Pak Kapolri, Jenderal Suyudi, dalam minggu-minggu pertama beliau menjabat, telah membentuk desk ketenagakerjaan di 34 polda. Ini merupakan yang sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi dan sangat cepat," tutur Andi Gani.
Langkah simbolis tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan yang tulus terhadap sejarah perjuangan kaum buruh di Indonesia.
Andi Gani bahkan menceritakan momen ketika ia mendampingi langsung peninjauan lokasi bersejarah tersebut.
"Ya tadi beliau langsung mengunjungi museum Ibu Marsinah. Beliau sangat menghargai perjuangan Ibu Marsinah, tadi saya ajak langsung ke kamar asli Ibu Marsinah yang ketika 16 Mei saya ajak Bapak Presiden. Dan mudah-mudahan semangat kepahlawanan Ibu Marsinah akan selalu diikuti oleh generasi buruh ke depannya," ungkapnya.
Di samping apresiasi terhadap kunjungan historis tersebut, Andi Gani turut meluruskan isu aksi unjuk rasa besar-besaran yang sempat dikabarkan akan digelar di Jakarta pada 20 Oktober mendatang.
"Oke. Yang pertama, yang pertama, tentunya Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di tanggal 20 Oktober tidak ada rencana aksi apa pun. Kami melihat sangat rentan karena 20 di saat 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, karena itu dari koalisi besar, ya itu 90% kekuatan buruh Indonesia memutuskan untuk tidak turun aksi pada tanggal 20. Dari kami tidak ada. Tidak ada," tegasnya.
Lebih lanjut, pihak serikat buruh menyambut baik berbagai regulasi perlindungan tenaga kerja yang telah disahkan pemerintah, termasuk penataan ulang sistem outsourcing dan dewan pengupahan.
"Saya tidak mengerti dari elemen lain, itu kan hak demokrasi. Tapi kalau ditanyakan dari koalisi besar perjuangan buruh, kami tidak ada rencana aksi tanggal 20 Oktober, pastinya. Kalau ada berita demo dari elemen lain, kan itu hak demokrasi. Kita tidak bisa mencegah ataupun melarang, karena kan itu dilindungi oleh undang-undang hak menyatakan pendapat," jelas Andi Gani.
KSPSI berharap agar transisi kebijakan pengupahan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke depan dapat berjalan kondusif, adil, serta membawa kesejahteraan bagi kaum buruh maupun dunia usaha.
"Ya, upah minimum tentu, ini kan kita baru mendapatkan putusan. Undang-undang yang kemarin disahkan baru berlaku 6 Oktober 2023. Nah ini menjadi masa transisi yang sangat penting, karena itu mudah-mudahan di saat-saat pembebasan pengupahan bulan depan, dalam waktu tidak lama, 2-3 bulan ke depan, semoga kondusif, dan semoga semua bisa berjuang dengan damai dan bisa saling mendapatkan porsi keadilan yang adil untuk buruh maupun untuk pengusahanya," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
