NGANJUK, SRTV.CO.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan 24 kepala Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk di Gedung DPRD Nganjuk. Selasa (13/10/2026)
Pertemuan ini digelar guna membahas lonjakan kasus stunting serta tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan kematian bayi di Kabupaten Nganjuk.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Nganjuk saat ini.
"Tadi kita rapat dengan mitra kita Komisi IV dengan Dinas Kesehatan bersama 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pembahasan kita terkait tiga item utama, yakni angka kematian ibu hamil, kematian bayi, dan stunting yang ada di Kabupaten Nganjuk," ujar Fauzi Irwana.
Kondisi Angka Kematian Ibu hamil di Nganjuk dinilai sangat mengkhawatirkan karena menduduki posisi tertinggi kedua se-Jawa Timur.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tren kematian ibu hamil terus meningkat dari 10 kasus pada 2024, 11 kasus pada 2025, hingga mencapai 17 kasus pada 2026.
Menanggapi fenomena tersebut, Fauzi menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan kehati-hatian ekstra karena menyangkut keselamatan jiwa.
"Ranking kedua artinya ranking yang terjelek. Angka kematian ibu hamil kita meningkat signifikan dari 10 di tahun 2024, 11 di tahun 2025, dan tahun 2026 ini ada 17 kasus ibu hamil yang meninggal. Artinya ini terkait nyawa, kita harus benar-benar hati-hati," tegasnya.
Tak hanya kematian ibu hamil, angka kasus stunting di Nganjuk juga mengalami lonjakan drastis. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.145 kasus stunting, namun pada tahun 2026 jumlah tersebut melonjak tajam menjadi 4.149 kasus.
Peningkatan signifikan ini menjadi perhatian serius karena penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional.
Fauzi menyebutkan bahwa hasil rapat menunjukkan lemahnya kualitas pelayanan dan kurangnya deteksi dini di lapangan sebagai faktor utama penyebab lonjakan kasus tersebut.
"Hasil RDP tadi, Dinas Kesehatan menyampaikan salah satu penyebabnya adalah pelayanan yang kurang maksimal dan kurangnya deteksi dini. Kami menyarankan komunikasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga rumah sakit, serta memaksimalkan peran bidan desa," jelas Fauzi.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran penanganan stunting sebenarnya telah dialokasikan. Oleh karena itu, sinergi antar instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, hingga Dinas Perkim sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting sesuai target nasional.
Fauzi menekankan pentingnya peningkatan pelayanan langsung di masyarakat agar penanganan stunting dan kesehatan ibu hamil dapat berjalan optimal.
"Sekarang anggaran sudah ada untuk stunting. Dinas terkait harus meningkatkan pelayanan dan deteksi dini. Khususnya Dinas Kesehatan, pelayanannya yang ke lapangan harus ditingkatkan demi menciptakan masyarakat Nganjuk yang berkualitas," pungkasnya.
Editor : SRTVRedaksi
