NGANJUK, SRTV.CO.ID – Proyek revitalisasi SMK Al Husna yang berlokasi di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kini tengah menjadi sorotan publik. Langkah ini memanas menyusul adanya dugaan pemotongan anggaran hingga 25 persen serta indikasi keterlibatan pihak ketiga dalam pengerjaannya.
"Meskipun kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Nganjuk tetap dapat melakukan peninjauan lapangan sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pendidikan di wilayahnya," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana, Senin (12/10/2026).
Menanggapi kabar tersebut, jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk berencana turun langsung ke lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi riil pelaksanaan proyek revitalisasi bernilai Rp 1,7 miliar yang dibiayai oleh APBN 2026 tersebut.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang menaungi SMK, mungkin dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Nganjuk atau dengan Kantor Kemenag,” tegas Fauzi menanggapi rencana koordinasi lintas instansi.
Sebelumnya, dugaan miring terkait proyek ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Anti Korupsi dan Kriminalitas (GAKK) Nganjuk, Sumarno.
Pihaknya mengaku telah mendatangi lokasi proyek guna mengumpulkan fakta dan meminta kejelasan mekanisme pengerjaan.
“Kami mendatangi lokasi proyek untuk meminta informasi terkait mekanisme pelaksanaan proyek, transparansi pengelolaan bantuan, serta peran P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) dalam skema swakelola,” kata Sumarno saat menjelaskan tujuannya turun ke SMK Al Husna.
Guna menjaga keberimbangan informasi, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak sekolah. Namun, Kepala SMK Al Husna Loceret, Riza Fachri, belum memberikan penjelasan substansial terkait temuan tersebut.
"Monggo, tapi saya masih di Surabaya,” tulis Riza singkat saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Senin (12/10/2026).
Editor : SRTVRedaksi
