JOMBANG, SRTV.CO.ID -Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Jombang pada Senin, (16/112026)
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan eksploitasi jam kerja serta memperjuangkan kepastian kesejahteraan bagi para pekerja.
"Kami ingin jam kerja 12 jam yang diterapkan outsourcing di lingkungan PT SGS dihapus. Bagi kami, itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia," ujar Ketua SBPJ, Hadi Purnomo
Aksi ini dilatarbelakangi oleh keresahan para pekerja terhadap sistem shift ekstrem yang diterapkan oleh perusahaan outsourcing di lingkungan PT SGS, Kecamatan Diwek. Sejumlah buruh perempuan dilaporkan harus bekerja selama 12 jam penuh dari malam hingga pagi hari.
"Bayangkan, mereka punya anak. Pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus anak, tetapi mereka justru baru pulang bekerja," tambah Hadi menyoroti dampak buruk jam kerja panjang terhadap kehidupan keluarga.
Selain menuntut penghapusan jam kerja 12 jam yang dinilai memicu kelelahan dan risiko kecelakaan kerja, SBPJ juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan untuk memeriksa keabsahan perjanjian kerja sama (MoU) yang berlaku.
"Kalau berbicara upah layak, sebenarnya kenaikan 10 persen itu masih untuk buruh lajang. Rata-rata buruh sudah mempunyai keluarga. Namun, kami melihat kondisi perekonomian Jombang sehingga angka 10 persen itu yang kami usulkan," tegas Hadi terkait usulan kenaikan UMK Jombang 2027.
Tuntutan terakhir dalam aksi tersebut berkaitan dengan tindak lanjut atas berbagai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi.
"Kami mengingatkan kembali instansi terkait, baik kepolisian maupun pengawas ketenagakerjaan, agar ada tindakan tegas terhadap kasus-kasus yang sudah kami laporkan," pungkasnya
Editor : SRTVRedaksi