SURABAYA, SRTV.CO.ID -Membedah secara tajam anomali dan cacat struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam badan perwakilan, mengantarkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam Ujian Doktor Terbuka yang digelar di ASSEC Tower Unair, Ketua DPD RI ke-5 masa jabatan 2019-2024 itu, berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, Summa Cumlaude.
Disertasi yang dipertahankan berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik".
Melalui karya akademiknya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat.
Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik, sehingga menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.
"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu." Ungkapnya, Kamis (12/11/2026)
Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) dari elit partai, dibandingkan harus memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.
"Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Kedua, mencegah terbentuknya oversized coalition antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan pro-elit yang merugikan publik." Tuturnya
Ketiga, meminimalisir konflik kepentingan yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.
"Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik." Katanya
Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju berdemokrasi matang seperti Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Selain membuka jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism) di mana DPR memiliki kewenangan absolut, sementara DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa daya putus.
"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki. Itu harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia." Tandasnya
Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui amandemen komprehensif UUD 1945.
Editor : SRTVRedaksi