Kanwil Kemenkum Jatim dan Pemkab Nganjuk Kolaborasi Dorong Posbankum Desa & Perda Kekayaan Intelektual

Reporter : Ahmad Zaki Mawardi
Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, saat berdiskusi dengan Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Nganjuk (SRTV)

NGANJUK, SRTV.CO.ID — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi memperkuat sinergi untuk meningkatkan akses bantuan hukum serta pelindungan kekayaan intelektual (KI).

Kesepakatan strategis ini terjalin dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, dengan Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, di Pendopo KRT Sosrokoesoemo. Selasa (10/11/2026)

"Audiensi selama satu jam ini menjadi momentum krusial untuk mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat payung hukum pelindungan KI melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual," tegas Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri.

Melalui pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati langkah-langkah konkret dalam pemerataan layanan hukum hingga ke tingkat tapak.

Pemkab Nganjuk menyambut positif dorongan tersebut demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga Nganjuk.

"Kami menyadari pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan menjadi solusi nyata untuk mendekatkan layanan konsultasi serta membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum warga," lanjut Saiful Sahri.

Kehadiran Posbankum diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum secara dini, tetapi juga memberikan edukasi dan literasi hukum secara masif kepada masyarakat perdesaan.

Di samping itu, penyusunan Perda Kekayaan Intelektual ditargetkan mampu melindungi potensi lokal serta produk ekonomi kreatif daerah Nganjuk dari risiko klaim pihak luar.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat memberikan dukungan penuh dalam mengawal pembentukan dan optimalisasi Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak tingkat paling bawah," ujar Saiful Sahri menutup keterangannya.

Kerja sama intensif ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Nganjuk dalam menciptakan iklim hukum yang inklusif sekaligus ramah terhadap inovasi dan karya intelektual lokal.

Editor : SRTVRedaksi

Hukum
Berita Terpopuler
Berita Terbaru