Tulungagung, SRTV.CO.ID – Kondisi hutan gundul di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung menjadi perhatian serius DPRD dan pemerintah daerah. DPRD Tulungagung mendorong penerapan konsep perhutanan sosial sebagai solusi strategis untuk memulihkan fungsi hutan sekaligus mengurangi risiko bencana.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat lintas instansi guna membahas persoalan tersebut. Menurutnya, mitigasi bencana harus dimulai dari menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga lingkungan.
“Upaya mitigasi harus diawali dengan menjaga kondisi hutan. Perlu pendampingan kepada masyarakat agar lebih peduli lingkungan dan aktif menanam pohon,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Marsono menjelaskan, salah satu penyebab kerusakan hutan adalah maraknya penanaman tanaman pangan bernilai ekonomis seperti jagung tanpa disertai tanaman tegakan. Hal ini berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan.
Sebagai solusi, DPRD mendorong skema perhutanan sosial yang memungkinkan masyarakat tetap menanam tanaman pangan, namun dikombinasikan dengan tanaman tegakan bernilai ekonomi.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah penyaluran bantuan benih kopi kepada kelompok masyarakat. Selain berfungsi sebagai tanaman tegakan, kopi juga memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan.
“Kopi bisa menjaga fungsi hutan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, apalagi Tulungagung dikenal dengan sebutan seribu warung kopi,” ungkapnya.
DPRD juga berencana menggelar dialog langsung dengan kelompok tani hutan untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem.
Marsono menilai, selama ini program pelestarian hutan masih bersifat insidentil dan belum terkonsep secara khusus dalam APBD. Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih terstruktur serta berkelanjutan.
“Pembangunan harus berbasis lingkungan. Sebelum bencana terjadi, mitigasi harus dilakukan sejak dini,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: AMS
