TULUNGAGUNG, SRTV.CO.ID — Rencana penambahan armada layanan sanitasi milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2026 dipastikan tertunda. Pengadaan truk sedot tinja dan mobil toilet yang diusulkan ke Pemerintah Pusat gagal terealisasi akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Kepala UPT Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tulungagung, Retnowati, menjelaskan bahwa pengajuan bantuan armada tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan layanan sanitasi di daerah.
Namun, keterbatasan fiskal pemerintah pusat membuat usulan tersebut belum dapat dikabulkan, sehingga Disperkim Tulungagung harus mengoptimalkan dua armada yang saat ini dimiliki.
“Saat ini kami hanya memiliki dua armada. Setiap tahun memang selalu mengajukan penambahan ke pemerintah pusat, tetapi tahun ini belum berhasil karena adanya efisiensi anggaran,” ujar Retnowati, Kamis (29/1/2026).
Ia menyebut, pengadaan truk sedot tinja sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Pasalnya, harga satu unit truk sedot tinja tergolong mahal dan sulit dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk satu unit truk sedot tinja baru, biayanya bisa lebih dari Rp850 juta. Jika mengandalkan APBD, tentu cukup memberatkan,” jelasnya.
Saat ini, Disperkim Tulungagung mengoperasikan dua unit armada, dengan satu kendaraan difungsikan ganda sebagai truk sedot tinja sekaligus toilet keliling. Sementara satu armada lainnya merupakan kendaraan terbaru berkapasitas empat meter kubik yang diperoleh melalui program DAK Sanitasi dan khusus digunakan untuk layanan penyedotan tinja.
Keterbatasan jumlah armada tersebut, lanjut Retnowati, cukup berdampak terhadap pencapaian target Sanitasi Aman yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jumlah armada yang minim tentu menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, kami tetap berupaya maksimal agar target Sanitasi Aman bisa tercapai,” katanya.
Di sisi lain, keberadaan jasa sedot tinja swasta di Tulungagung yang jumlahnya mencapai enam perusahaan dinilai cukup membantu kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua penyedia jasa tersebut membuang limbah hasil sedotan ke IPLT.
Hal ini disebabkan adanya perbedaan jenis limbah yang ditangani. IPLT Tulungagung hanya menerima limbah domestik berupa tinja, dan menolak limbah non-domestik seperti limbah industri atau sisa usaha.
“Limbah pabrik atau limbah katering memiliki bau yang lebih menyengat dan mengandung unsur kimia. Jika masuk ke IPLT, dikhawatirkan dapat merusak ekosistem pengolahan,” pungkasnya.*
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : AMS
