Berita  

Kasus Keracunan MBG di Empat Sekolah, Tiga SPPG Tulungagung Disanksi Penutupan Sementara

Petugas gabungan dari Satgas MBG Tulungagung, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung dan Korwil BGN Tulungagung saat melakukan observasi pada salah satu SPPG yang ditutup sementara usai dugaan insiden keracunan MBG (isal)

Tulungagung, SRTV.CO.ID — Tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung menghentikan operasional sementara menyusul dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan terjadi di empat sekolah dalam sepekan terakhir.

Ketua Satgas MBG Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menyebut ketiga SPPG tersebut yakni SPPG Yayasan Mutiara Rawa Selatan (Moyoketen 2), SPPG Pondok Pesantren MIA (Moyoketen 1), serta SPPG Karangrejo di wilayah Serut.

Penutupan sementara dilakukan setelah proses observasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Hasil pemeriksaan menunjukkan ketiga SPPG tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meski pengajuan sertifikat telah diajukan dan masih dalam proses.

“Untuk sementara operasional ketiga SPPG kami hentikan. Mereka belum memiliki SLHS walaupun sudah mengajukan,” ujar Johanes, Selasa (27/1/2026).

Johanes menegaskan, seluruh SPPG di Tulungagung diminta bersikap kooperatif apabila muncul laporan dugaan keracunan MBG. Keterbukaan dinilai penting agar Satgas MBG dapat segera mengamankan sampel makanan serta memastikan penanganan medis bagi pelajar yang terdampak.

Menurutnya, keberadaan sampel MBG sangat krusial untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan, apakah berasal dari makanan program MBG atau faktor lain di luar sekolah.

“Jika sampel bisa segera diamankan, uji laboratorium dapat dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Satgas MBG Tulungagung juga meminta seluruh SPPG meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.

Johanes mengingatkan, berulangnya dugaan keracunan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dinilai lebih penting dibanding sekadar permintaan maaf.

“Ini harus menjadi kerja bersama agar program MBG tidak terciderai. Evaluasi SOP adalah langkah utama,” pungkasnya.*

Reporter : Sholeh Sirri
Editor : AMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *