Jombang, SRTV.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang masih jauh dari harapan. Dari 174 dapur yang seharusnya melayani ribuan siswa, baru 16 dapur yang benar-benar aktif dan beroperasi.
Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan kondisi ini usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jombang pada Senin (29/9/2025). Ia menegaskan, keberhasilan program nasional MBG bukan hanya soal teknis dapur dan distribusi, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut mengawasi.
“Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174 di Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, masyarakat, sekolah, guru juga ikut mengawal, karena ini program Pemerintah Pusat,” jelas Warsubi.
Warsubi menambahkan, pengawasan tidak bisa dibebankan hanya pada Pemkab Jombang. Menurutnya, kontrol publik justru menjadi kunci agar program benar-benar memberi manfaat bagi siswa.
Menyongsong Masa Depan Pertanian Hari Tani Nasional Momentum Penguatan Kedaulatan Pangan
“Pemkab menjalankan sesuai porsi, tapi pengawasan tidak boleh hanya dari pemerintah daerah. Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau,” tegasnya.
Sejauh ini Pemkab masih mengumpulkan data lapangan. Bahkan, Dewan Pendidikan Jombang juga sudah melaporkan sejumlah masalah dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten pada 24 September 2025 lalu.
Masalah yang disorot mulai dari dugaan pungutan liar, terbatasnya jumlah dapur MBG, hingga kasus penahanan ijazah siswa.
Menanggapi hal itu, Warsubi menegaskan hak siswa harus tetap dilindungi. “Anak-anak tidak boleh terbebani pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang wajib dijamin bersama,” tandasnya.
Warsubi juga mengajak masyarakat tidak tinggal diam. Jika menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, warga diminta langsung melaporkannya.
“Kontrol sosial itu penting. Kalau ada praktik yang menyimpang, sampaikan. Mari kita kawal sama-sama agar anak-anak betul-betul merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Reporter: Agung
Editor: Shadinta Aulia
