Nganjuk, SRTV.CO.ID – Rusaknya Jembatan Mungkung di Nganjuk yang baru dibangun tiga minggu lalu dan belum sempat diresmikan kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur.
Para pengamat menilai bahwa pemerintah kurang selektif dalam memilih rekanan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas bangunan, tetapi juga pada penurunan value for money proyek hingga 41 persen.
Lebih parah lagi, dugaan adanya praktik ijon memperburuk keadaan, membuat kualitas bangunan jauh dari harapan.
Praktik ijon proyek kerap terjadi di akhir tahun anggaran, di mana rekanan atau kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di tahun berikutnya diwajibkan menyetorkan sejumlah dana kepada pihak tertentu.
Akibatnya, potongan anggaran menjadi terlalu besar sehingga kontraktor terpaksa menurunkan spesifikasi mutu bangunan untuk menutup biaya yang telah tergerus.
Pengamat hukum pemerintahan, Wahju Prijo Djatmiko, menjelaskan bahwa kualitas sebuah proyek dari dana negara sangat dipengaruhi oleh prinsip value for money, yakni efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan. Menurutnya, potongan anggaran yang terlalu besar berdampak langsung pada hasil pembangunan.
“Jika potongan anggaran terlalu besar, hasilnya adalah proyek dengan kualitas buruk yang tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat tetapi juga merugikan negara,” ungkap Wahju.
Ia memaparkan potongan anggaran yang sering terjadi, antara lain seperti, pajak sebesar 11 persen, pajak utang bank sebesar 10 persen, biaya material dan alat berat sebesar 10 persen dan keuntungan kontraktor sebesar 10 persen.
Total potongan mencapai 41 persen, belum termasuk potongan tidak resmi seperti dugaan praktik ijon. Dengan sisa anggaran yang minim, proyek yang dihasilkan jauh dari kata memadai.
Wahju menekankan pentingnya pemerintah lebih selektif dalam memilih rekanan kerja, terutama untuk proyek bernilai miliaran rupiah. Rekanan dengan modal minim biasanya sulit menjaga mutu karena tekanan keuangan yang tinggi akibat tingginya potongan anggaran.
“Dengan sisa anggaran yang sangat terbatas, mustahil menghasilkan pembangunan yang sesuai harapan,” tegasnya.
Jika pola ini terus berlanjut, bukan hanya kualitas infrastruktur yang akan memburuk, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara akan semakin tergerus. Pemerintah perlu segera mengevaluasi mekanisme pemilihan rekanan serta menghapus praktik-praktik yang menggerus anggaran seperti ijon.
Langkah ini menjadi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai uang yang dikeluarkan.
Reporter : Fatma
Editor : Irwan Maftuhin
