Nganjuk, SRTV.CO.ID – Pelaksanaan debat kedua Calon Wakil Bupati Nganjuk yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk menuai keluhan dari masyarakat, Rabu (06/11/2024).
Acara yang berlangsung di Gedung Wanita, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk, ini dibatasi aksesnya, membuat masyarakat yang antusias menyaksikan langsung merasa kecewa.
Berbeda dengan debat pertama yang dilaksanakan di Surabaya, debat kedua kali ini diadakan di lokasi yang lebih dekat dengan warga Nganjuk. Namun, harapan untuk menyaksikan langsung debat di lokasi ternyata tidak sesuai ekspektasi banyak orang.
Akses ke Gedung Wanita diperketat oleh pihak kepolisian dengan barikade yang membatasi masuknya para pendukung calon dan masyarakat umum. Hanya sekitar 35 pendukung dari masing-masing calon yang diizinkan masuk untuk menyaksikan langsung acara di dalam gedung.
Keluhan utama datang dari masyarakat yang sulit menyaksikan debat karena keterbatasan akses. Meskipun KPU Nganjuk dan stasiun televisi JTV menyiarkan debat ini secara langsung, hanya pelanggan Indihome yang dapat menyaksikan melalui televisi. Di sisi lain, siaran melalui platform YouTube juga tidak menjadi solusi ideal, sebab keterbatasan koneksi internet di beberapa wilayah Nganjuk, terutama di pelosok, membuat banyak warga tidak dapat mengikuti acara tersebut.
Arifin, warga Ngronggot, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keterbatasan akses tersebut.
“Ini sangat aneh dan tidak profesional. Masyarakat yang ingin menyaksikan debat calon wakil bupati harus mengandalkan streaming YouTube yang tidak bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa KPU tidak memikirkan solusi yang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat?” ujar Arifin.
Sementara itu, Nurwadi, dari LBH Paslon 03 Marhaen Djumadi – Trihandi Cahyo Saputo menilai KPU Kabupaten Nganjuk kurang memperhatikan media dan wartawan lokal dalam pelaksanaan debat ini. Ia menekankan pentingnya peran media lokal untuk menjangkau lebih banyak warga Nganjuk dalam menyampaikan informasi terkait pemilu.
“KPU perlu melibatkan media lokal yang lebih familiar dengan kondisi daerah untuk menjamin penyampaian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Debat kedua ini memperlihatkan antusiasme masyarakat Nganjuk untuk berpartisipasi dalam proses politik lokal. Namun, keluhan yang muncul dari berbagai pihak menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memperhatikan aksesibilitas dan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam penyelenggaraan acara publik seperti ini.
“Keputusan untuk membatasi jumlah pendukung dilakukan demi keamanan bersama. Kami juga sudah berkoordinasi dengan JTV untuk siaran langsung. Namun, kami menyadari bahwa akses ke layanan televisi atau streaming online belum merata di seluruh wilayah Nganjuk,” ujar perwakilan KPU Nganjuk dalam pernyataannya.
Pihaknya berjanji akan mengevaluasi teknis penyelenggaraan debat agar lebih inklusif di masa mendatang, termasuk mempertimbangkan kerja sama dengan lebih banyak media lokal dan memperluas jaringan distribusi siaran. KPU juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan siap berdialog dengan elemen masyarakat serta organisasi media yang peduli terhadap isu aksesibilitas.
Dorongan dari LBH Marhaen – Handy untuk Penyempurnaan Akses Informasi
Nurwadi dari LBH Marhaen – Handy menyarankan agar KPU Kabupaten Nganjuk mempertimbangkan opsi kerja sama dengan radio lokal untuk menyiarkan debat. “Di Nganjuk, masih banyak warga yang hanya bisa mengakses informasi melalui radio. Jika KPU bekerja sama dengan radio lokal, hal ini akan memudahkan warga yang tidak memiliki akses internet atau televisi berlangganan,” jelasnya.
Ia menambahkan, KPU perlu menggandeng lebih banyak media lokal, tidak hanya untuk siaran langsung, tetapi juga untuk menyebarkan rekaman debat dalam bentuk yang lebih mudah dijangkau warga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengawal proses politik bisa semakin meningkat.
Reporter : Fatma
Editor : Irwan Maftuhin
