TULUNGAGUNG, SRTV.CO.ID – Gelombang penangkapan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terus bergulir. Proses hukum yang digulirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menyasar orang nomor satu di daerah itu, tetapi juga menyeret belasan pejabat tinggi lainnya yang satu per satu dipanggil dan diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
"Benar, malam tadi KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Kalau ada update, secepatnya akan kami sampaikan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo lewat pesan singkatnya.
Hingga berita ini diunggah, proses pemeriksaan yang berlangsung di Mapolres Tulungagung sudah berjalan selama kurang lebih 10 jam, dimulai sejak pukul 19.00 WIB malam tadi. Suasana di halaman kantor polisi tampak luar biasa sibuk namun tertutup rapat.
Terlihat satu unit bus Harapan Jaya diparkir khusus di area tersebut, diduga kuat akan digunakan untuk mengangkut para pejabat yang telah selesai diperiksa menuju lokasi selanjutnya.
Sampai saat ini, belum ada satu pun pejabat yang diperbolehkan keluar dari area pemeriksaan, menandakan bahwa proses pendalaman informasi masih berjalan maksimal. Nama-nama besar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung silih berganti terlihat datang dan masuk ke ruang pemeriksaan.
Daftar nama yang terpantau telah diamankan di antaranya PJ Sekda Soeroto, Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto Utomo, Kepala Bappeda Erwin Novianto, Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo, Kasatpol PP Hartono, Direktur RSUD dr. Iskak Zuhrotul Aini, Kepala Dinkes Desi Lusiana Wardani, hingga Kepala Dinas Pertanian Suyanto. Bahkan dalam proses ini, keluarga dari salah satu pejabat sempat terlihat mengantarkan tas ke lokasi, menandakan pemeriksaan berlangsung sangat lama.
KPK hingga saat ini masih menutup rapat detail kasus apa yang sebenarnya menjerat para pejabat tersebut. Namun, keberadaan 16 orang yang telah diamankan, termasuk Bupati Gatut Sunu, menunjukkan bahwa skala kasus ini cukup besar dan melibatkan banyak unsur penting dalam struktur pemerintahan. Publik pun kini menanti konfirmasi resmi selanjutnya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Reporter : Abdul Aziz
Editor : SRTVRedaksi