JOMBANG, SRTV.CO.ID - Pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang, KH Ahmad Junaidi Hidayat, menyoroti dinamika politik nasional menyusul munculnya wacana pemakzulan Wakil Presiden RI. Kiai alumni Tebuireng ini mengingatkan agar proses politik tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti doa dan tahlil bersama dalam rangka tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Muhammad Yusuf Hasyim di Ponpes Al-Aqobah 4, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Kamis (12/11/2026).
Tokoh agama yang akrab disapa Kiai Jun itu menilai situasi politik saat ini mengingatkannya pada peristiwa pemakzulan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya, jangan sampai peristiwa yang pernah menimpa Gus Dur kembali terulang dan menjadi kebiasaan dalam praktik perpolitikan di Indonesia.
"Jadi, bagi saya secara pribadi, dinamika politik yang sekarang ini menjadi sesuatu preseden yang sangat buruk bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia. Ini mengingatkan kita kepada tragedi yang terjadi pada Gus Dur, ketika Gus Dur dimakzulkan di tengah jalan," ujar Kiai Jun.
Kiai Jun menegaskan, evaluasi terhadap kinerja presiden maupun wakil presiden merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan, pemakzulan juga dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Pengasuh Ponpes Al-Aqobah ini tidak mempersoalkan apabila lembaga negara menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi maupun memproses pemakzulan. Namun, menurutnya, harus ada ukuran dan standar hukum yang jelas.
"Monggo silakan, memang MPR punya kewenangan untuk melakukan itu, tapi harus secara konstitusional. Jangan dibiasakan begitu. Kalau dianggap sudah melanggar konstitusi, tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, dimakzulkan, monggo silakan. Tapi harus jelas ukuran dan standar konstitusinya," tegasnya.
Bahkan, Kiai Jun juga mengkhawatirkan apabila dinamika politik di tingkat elite lebih banyak diwarnai kesepakatan atau persengkongkolan politik. Sebab, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan baru ketika kepentingan elite tidak sejalan dengan kenyataan di tengah masyarakat. Bahayanya, pertarungan politik yang terus berlangsung dengan pola semacam itu berpotensi memicu konflik horizontal apabila tidak dikelola secara bijaksana.
Kiai Jun kemudian mengingatkan sikap kenegarawanan Gus Dur ketika menghadapi situasi politik pada masa pemerintahannya. Ia menilai sikap tersebut turut berperan dalam mencegah konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.
"Dulu kalau tidak dicegah oleh Gus Dur, itu akan bisa terjadi yang namanya konflik horizontal luar biasa. Tapi karena Gus Dur seorang yang negarawan lalu kemudian mencegah itu," tegasnya.
Ia meminta para elite politik tidak hanya disibukkan dengan manuver politik. Sebab, masih banyak persoalan mendasar bangsa yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian, mulai dari pengangguran, kemiskinan, korupsi, hingga program pemerintah yang dinilainya masih membutuhkan kejelasan.
"Problem negara ini sangat banyak. Problem pengangguran, kemiskinan yang terus terjadi, korupsi yang begitu banyak, program pemerintah yang tidak jelas sampai hari ini. Seharusnya itu yang menjadi konsen yang harus dilakukan proses perbaikan," pungkasnya.
Kiai Jun kembali menegaskan dirinya tidak berada pada posisi mendukung atau menolak pemakzulan wakil presiden. Baginya, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah terpenuhi atau tidaknya persyaratan konstitusional dalam proses tersebut.
"Saya tidak pada posisi mau dimakzulkan apa tidak, itu bukan kepentingan saya. Tetapi apakah itu konstitusional apa tidak. Saat ini kalau menurut saya, standar konstitusionalnya belum ada kalau hanya alasannya seperti itu," tutup alumni Tebuireng ini.
Editor : SRTVRedaksi